spot_imgspot_img

KPK Gelar FGD Optimalisasi Penerimaan dan Menajemen Aset Daerah

TERNATE, AM.com – Pemerintah Provinsi Maluku Utara bersama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia melakukan kegiatan Focus Group Discussion (FGD), serta penandatangan kesepahaman guna mengoptimalisasi penerimaan  daerah dan menajemen aset daerah dengan tujuan mencegah tindakan-tindakan koruptif dan mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari sejak tanggal 2 hingga 4 September 2019 yang berlangsung di aula melati Kediaman Gubernur Maluku Utara ini, dibuka oleh Plt Sekertaris Daerah (Sekda) Provinsi Maluku Utara, Bambang Hermawan yang membaca sambutan gubernur menyebutkan kegiatan ini sangat penting dilakukan untuk pencegahan korupsi.

“Sesuai amanat UU no 30 tahun 2002 KPK memiliki wewenang dalam melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. FGD yang dilaksanakan ini merupakan bagian dari bimbingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan fokus tematik program Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (korsupgah) KPK RI Tahun 2019, yaitu optimalisasi pendapatan daerah. Bahwa pencegahan tindak pidana korupsi tidak hanya berfokus pada pengeluaran belanja daerah saja tapi juga hilangnya potensi pendapatan daerah,” ungkapnya.

Menurutnya, kegiatan ini sangat penting untuk penguatan kapasitas dalam membangun bangsa dan daerah khususnya, agar bebas dari perilaku koruptif serta untuk menyatukan komitmen dalam membangun Maluku Utara tanpa tindakan-tindakan korupsi, khususnya dalam Mengoptimalisasikan pendapatan daerah, kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah serta pengamanan aset daerah berupa tanah dan pencapaian pemenuhan kewajiban pertanahan.

“Disamping itu kita berharap pelaksanaan FGD hari ini akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan dan SDM yang lebih baik serta dalam hal pengelolaan dan penanganan asset barang milik negara,” ujarnya di hadapan para Sekda dari seluruh kabupaten kota se-Provinsi Maluku Utara yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Bambang mengungkapkan, terkait masalah asset daerah masih banyak yang penggunaan dan pemanfaatannya belum teroptimalkan dengan baik sehingga seharusnya dapat meningkatkan PAD. Persoalannya terletak pada identifikasi dan Pengamanan asset daerah yang belum maksimal juga merupakan PR bersama. Dirinya juga berharap dengan melalui Pelaksanaan FGD hari ini adalah momentum untuk menyelaraskan dan menyamakan arah, mencari solusi yang konstruktif dalam penanganan masalah optimalisasi pendapatan daerah dan memperbaiki kualitas managemen pengelolaan asset daerah.

“Sehingga upaya yang kita lakukan kelak bukan hanya meningkatkan tapi juga dapat meminimalisir penyimpangan dalam penerimaan daerah,” pungkasnya yang disambut dengan tepuk tangan dari hadirin yakni Dirut Bank Maluku-Malut, Kepala Dinas PTSP Nirwan M.T Ali, InpekturInspektorat Provinsi Malut, Ahmad Purbaya, Kepala dinas Penanaman Modal dan perizinan terpadu satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kota se-Maluku Utara, Kepala dinas pendapatan se-Provinsi Maluku Utara, Kepala BPKAD se-Provinsi Maluku Utara,Perwakilan Kajati Malut Asdatum, Hendry S, Perwakilan Kepala Kantor ATN/BPN Maluku Utara dan perwakilan Kepala Kantor Wilayah DJP Maluku Utara.

Sementara itu, Kordinator wilayah IX KPK, Budi Waluya saat diwawancarai mengatakan apa yang dilakukannya di beberapa daerah di Maluku Utara merupakan wewenang daripada KPK sesuai Pasal 6 huruf D Undang-undang Nomor 30 tahun 200 KPK diberi tugas untuk melakukan pencegahan, dimana ada 8 sektor yang menjadi  fokus pada tata kelola pemerintahan daerah meliputi sektor perencanaan dan penganggaran, sektor pengadaan barang dan jasa, sektor perizinan, kapabilitas Aparat Pengawas Pemerintah / Inspektorat (APIP), juga mendorong Perbaikan dalam Manajemen Sumberdaya Manusia, Pengelolaan Dana Desa, Optimalisasi Penerimaan daerah dan Manajemen Aset daerah.

“Ini sudah yang kesekian kalinya kami kunjungi Provinsi Maluku Utara guna melaksanakan kerja kerja KPK salah satunya yaitu bagian pencegahan, karena kami melihat dengan adanya wilayah pemekaran-pemekaran ini pencatatan barang milik daerah juga masih terlihat dispute satu barang yang dicatat di masing-masing daerah atau bahkan dikhawatirkan adalah adanya suatu barang tidak di catat di daerah masing-masing dan dikuasai lagi oleh pihak yang tidak berhak,” ungkapnya.

Menurutnya, dalam hal optimalisasi penerimaan daerah juga barang milik daerah bisa dimanfaatkan atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga, sehingga pihaknya juga mendorong pemerintah daerah untuk melakukan upaya optimalisasi penerimaan daerah dan juga perbaikan barang milik daerah.

“Jadi tujuannya dari diskusi hari ini yaitu kita tetapkan apa yang kita kerjasamakan sebelum penandatanganan MoU itu sudah tahu apa-apa yang akan kita lakukan ke depan. Setelah tandatangan kita bikin rencana aksi lagi. dan apabila ada kendala di dalam perjalanannya KPK akan memonitor dan membantu sebisa mungkin,” ujarnya. (*)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL