Reporter : Rusmin Umagapi
JAKARTA, AM.com-Muhamad Jainal Ashar sangat optimis dapat rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menjadi salah satu unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pulau Taliabu periode 2019-2024.
Rasa percaya diri ini hadir ketika dirinya usai mengikuti Fit and proper test calon pimpinan DPRD kabupaten Pulau Taliabu, yang dilaksanakan di kantor sekretariat DPP PDI Perjuangan, jalan Diponerogo nomor 58, Menteng Jakarta Pusat, Jumat (23/8/2019).
Uji kelayakan pimpinan DPRD tersebut, berdasarkan surat instruksi dan undangan nomor : 50 /IN/DPP/VIII/2019 tertanggal 21 Agustus dan langsung dipimpin koordinator wilayah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat, sekaligus ketua bidang Kehormatan DPP PDI Perjuangan, Komaruddin Watubun.
“Alhanlmdulillah dengan hasil tes tadi, saya meyakini bahwa insya Allah DPP akan memberikan kepercayaan dan amanah rakyat kepada saya sebabai unsur pimpinan DPRD Kabupaten Pulau Taliabu kepada periode selanjutnya,”kata Jainal kepada reporter www.aspirasimalut.com, media melalui WhatsApp pribadinya.
Prinsipnya, Bendahara DPC PDI Perjuangan Pualau Taliabu, menuturkan jika kepercayaan selaku kader partai untuk menjalankan amamah rakyat, akan menjalankan tugas sebagaimana perintah partai dan Pancasila serta UUD 1945.
“Pimpinan DPRD itu, merupakan jabatan politik strategis untuk menjalankan fungsi pengawasan, fungsi anggaran dan legislasi. Sehingga itu, bagi saya sebagai peyugas partai akan melaksanakan fungsi-fungsi sebagai mana yang diamanatkan oleh partai PDI Perjuangan untuk sinergitas pelaksanaan pemerintahan,”tuturnya.
Disisi lain, Ia menegaskan melihat perkembangan dan dinamika selama ini. Di Pulau Taliabu sangat lemah menjalankan fungsi pengawasan dan membumikan nilai-nilai pancasila sebagai basis demand kebijakan publik.
“Yang pertama diperkuat fungsi pengawasan, karena selama ini Taliabu itu sangat kurang fungsi pengawasan terutama juga pada fungsi legislasi, sebab selama ini fungsi legislasi tidak pernah di jalankan oleh DPRD selama 5 tahun terakhir,”tegasnya.
