Reporter: R. Rasai
TERNATE, AM.com – Aksi penolakan terhadap perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Halmahera Tengah makin kencang. Kali ini, front mahasiswa yang tegabung dalam Gerakan Mahasiswa Fagogoru Halmahera (GEMURUH) melaksanakan aksi Penolakan terhadap PT Manggala Rimba Sejahtra, salah satu perusahaan perkebunan sawit yang rencananya beroperasi di Halteng Kecamatan Patani.
“Tepatnya di desa Bobane Jaya, desa Banemo, Desa Bobane Inda, Desa Pantura Jaya, Desa Masure, Desa Peniti, dan Desa Sakam dengan luas lahan 11 ribu hektare, Masyarakat adat Patani resah atas akan kehadiran PT Manggala Rimba Sejahtra yang akan beroperasi di Kabupaten Halteng,” kata kordinator aksi GEMURUH, Iswan Sarif melalui rilisnya, Senin (18/3/2019).
Menurutnya, alihfungsi kawasan hutan untuk kegiatan perkebunan sawit sementara berproses di Kementerian Kehutanan. Kawasan hutan akan dirubah menjadi Areal Penggunaan Lain (APL) untuk mempermudah perusahan PT Manggala Rimba Sejahtera memperoleh Hak Guna Usaha (HGU).
“Kehadiran Perusaahaan (Sawit) ini mengancam keberlanjutan hidup kami. Apalagi perusahan tersebut membutuhkan lahan yang sangat luas diatas tanah adat masyarakat yang sudah ada tanaman pala dan cengkeh,” ungkapnya.
Belum lagi, lanjutnya, dikemudian hari dampak yang akan timbul dari ekspansi masif perusahan sawit, mulai dari kerusakan lingkungan, kehilangan akses atas tanah, krisis air, konflik sosial akan meningkat, kriminalisasi warga, ekosistem alam yang selama ini penunjang utama kehidupan masyarakat terganggu, deforestasi, dan lainnya.
“Berdasarkan RTRW Kabupaten Halmahera Tengah, hutan yang akan dibebani izin PT Manggala Rimba Sejahtera berfungsi sebagai hutan produksi yang bisa di konversi dan hutan produksi terbatas. Namun statusnya masih penunjukan. Kawasan hutan tersebut menurut masyarakat adat setempat sebagai hak ulayat yang sudah mereka kelola sejak turun – temurun,” ujarnya.
Diketahui, hutan itu juga berisi puluhan ribu pohon pala dan cengkeh, baik yang disebut Pala Hutan dan Pala yang di tanam oleh warga sendiri. Masyarakat adat hidup dari hasil tanaman tersebut.
“Mereka membangun hidupnya dengan menjadi petani pala dan cengkeh yang di produksi setiap 3 bulan sekali untuk Pala dan setahun sekali untuk cengkeh. Dari situ pula mereka menghasilkan ratusan sarjana, termasuk juga berangkat menunaikan ibadah haji setiap tahun. Tanaman tersebut tidak saja bernilai ekonomis, tapi lebih dari itu sudah menjadi identitas yang melekat pada diri mereka,” jelasnya.
Menurutnya, wilayah Patani dalam sejarahnya dikenal sebagai salah satu daerah penghasil Pala terbesar di Maluku Utara. Sekali panen pala, masyarakat bisa menghasil uang diatas Rp 7-10 jutaan. Artinya dalam setahun mereka menghasilkan uang puluhan juta rupiah. Pertanian pada sektor ini sangat menjanjikan.
“Jadi sangat tidak mungkin digantikan begitu saja dengan sawit,” tegasnya.
Iswan Sarif menyampaikan, secara turun temurun masyarakat sudah mengenal Pala, Cengkeh, Kelapa, dan komoditi lokal lainya untuk keberlangsungan hidup dan kehidupan di sana, maka sudah sepatuhnya pemerintah melihat itu untuk menunjang kesejahtraan masyarakat setempat, bukan justru mendatangkan Sawit yang suda tentu akan mendatangkan bahala.
GEMURUH melakukan long march ke sejumlah titik keramain di Kota Ternate, dalam aksinya mereka sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan beberapa poin ulitmatum sebagai berikut:
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah segera mencabut Izin PT. Manggala Rimba Sejahtra.
- KEMENHUT segerah membatalkan prises Hak Guna Usaha (HGU) PT Manggala Rimba Sejahtra.
- Pemerintah Provinsi Maluku Utara Stop masukkan Perkebunan Sawit di Maluku Utara.
- Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Halmahera Tengah segera mengusung PERDA tentang Komuditas Lokal sebagai hasil alam Maluku Utara. (*)
