Reporter: Blm

TERNATE‚ AM.com -Meskipun belakangan ini diterpa isu hukum. Namun bagi gubernur provinsi Maluku Utara‚ KH.Abdul Gani Kasuba‚ Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Kadis PUPR) Djafar Ismail tetap dinilai kinerja masih yang terbaik sehingga tetap dilantik sebagai kepala Dinas defenitif Senin (11/3/2019).

Menurut Gubernur, masalah proyek pembangunan ruas jalan Sayoang-Yaba belakangan dihelinding‚ itu sudah cukup lama dan sudah tidak ada lagi masalah akan tetapi kalau diungkap lagi baginya itu hak dari para penegak hukum bukan dirinya.

“Tetapi sudah terlalu banyak pemeriksaan BPK,Kejaksaan juga turun kalau itu terjadi ya kita serahkan ke pihak penegak hukum,” ujarnya.

Meski begitu, baginya yang bersangkutan kinerja masih baik sehingga harus dilantik menjadi Kepala dinas PUPR, sebab kurang lebih sudah lima tahun sebagai Plt kepala dinas dengan tidak ada jabatan penuh tetapi ia sudah bekerja dengan baik.

Terkait dengan sebelum diperiksa oleh penyidik tetapi sudah meminta perlindungan hukum ke Presiden gubernur mengaku tidak mengetahui hal itu namun yang pasti semuanya diserahkan kepada pihak penegak hukum.

“Kita tidak tau secara pribadi dia bagaimana sampai sekarang saat ini baru kemarin saya tau,” akunya.

Namun bagi gubernur Djafar Ismail dalam penilaian selaku gubernur kinerjanya masih baik.

Sekadar diketahui, sebelumnya Kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek jalan dan jembatan Sayoang-Yaba di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) dianggarkan melalui anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Provinsi Malut senilai kurang lebih 49.5 Miliar tahun 2015 yang ditangani Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara (Malut) sampai di meja presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Kasus yang dibuka kembali dimasa kepemimpinan Wisnu Baroto ini mencuat Kadis PUPR Malut, Djafar Ismail menyurati presiden untuk meminta perlindungan namun demikian bagi gubernur diserahkan kepada penegak hukum. (*)