Reporter: R. Rasai

TERNATE, AM.com – Kunjungan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjahjo Kumolo ke Provinsi Maluku Utara untuk memberikan kuliah umum di Universitas Khairun Ternate, Selasa (5/3/2019). Dalam kesempatan itu, Mendagri ketika dikonfirmasi terkait sengketa tapal batas di 6 desa antara Kabupaten Halmahera Utara dan Kabupaten Halmahera Barat.

6 desa tersebut adalah Desa Paser Putih, Desa Baneigo, Desa Akelamo Kao, Desa Tetewang, Desa Dum-Dum dan Desa Ake Sahu. 6 desa itu sering bermasalah saat momentum pemilihan umum, seperti terjadi pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara baru baru ini, warga di 6 desa memilih tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga berujung pada pemilihan ulang.

Mendagri mengaku sudah bertemu dengan perwakilan dari 6 desa, dan telah mendengar langsung keluhan mereka, hanya saja menurutnya penyelesaian sangketa tapal batas belum ada penyelesaian.

“Nanti akan kita bahas detail dengan pak gubernur, yang penting 17 april mereka sudah punya hak pilih, namun belum ada penetapan tapal batas,” ungkapnya.

Menurutnya, pada tahap pertama ini yang terpenting adalah masyarkat dapat menyalurkan hak pilihnya pada pemilihan legistalif maupun pemilihan Presiden.

“Kemarin perwakilan 6 desa sudah menemui saya, kemduian sudah kami rapatkan, tahap pertama adalah yang penting hak pilih mereka terjamin. Itu dulu,” ujarnya. (*)