Reporter: R. Rasai

TERNATE, AM.com – Menjelang pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dan pemilihan legislatif, Aparatur Sipil Negara (ASN) selalu diminta untuk tetap menjaga netralitas dengan tidak menunjukan pilihan politiknya.

Hal ini bahkan diingatkan langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia, Tjajo Kumolo saat ditemui usai memberikan kuliah umum di Universitas Khairun Ternate, Selasa (5/3/2019).

“ASN harus netral, tidak boleh terlibat dalam kampanye baik atas inisiatif sendiri maupun dipaksanakan oleh orang lain. Apalagi menggunakan atribut seragam dan aset-aset Pemda yang ada,” ungkapnya.

Beda halnya dengan kepala daerah dan menteri yang merupakan orang partai, katanya. Sehingga bisa mengajukan ijin kepada pimpinan diatasnya untuk melakukan kampanye.

“Kalau kepala daerah boleh, asalkan mengajukan izin ke pimpinan diatasnya, kalau wali kota, bupati kepada gubernur, kalau gubernur yah kepada Mendagri kepada Panwas dan KPU,” ujarnya.

Disentil terkait dengan imbauan kepada ASN untuk menyampaikan keberhasilan pemerintahan kepada masyarakat, yang dinilai oleh banyak kalangan seabagai kampanye terselubung. Tjahjo menanggapi hal tersebut.

“ASN itu harus melaksanakan tugas, apa yang diperintahkan, apa menjadi program bupati wali kota, gubernur, presiden, saya selaku pembantu presiden  ya saya wajib dong menyampaikan program jokowi, bukan kampanye nomor  01 loh,” ujarnya.

Politisi PDIP ini berdalih, apa yang dilakukan bukanlah kampaye terselubung, melainkan satu keharusan ketika pemerintah berhasil melakukan pembangunan.

“Kampanye itukan menyebut milik siapa, nomor berapa dan tidak menyebut program program kerja capres cawapres itukan gak masalah,” tandasnya. (*)