Reporter: Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com – Amarah nasabah PT Karapoto yang uangnya belum cari telah membuat pihak Kepolisian kewalahan, nasabah yang begitu banyak membuat Kapolres Kota Ternate, AKBP Azhari Juanda merasa perlu untuk meminta Forkompimda Kota Terante agar bisa membantu Polres Ternate mengatasi masalah ini.
Rapat kordinasi yang dilakuakan pada Kamis (21/2/2019) bertempat di ruangan TMCC Polres Ternate, dipimpin langsung oleh Kapolres Ternate. Dan di hadiri oleh Wakil Wali Kota Ternate Abdullah Taher, Pom Ternate Letkol, Mewakili Dan Lanal Ternate Letkol Laut Kusnadi, Kepala Kesbangpol Kota Ternate Abdullah Sadik, Camat Ternate Utara Zulkifli, Ketua KNPI Kota Ternate Sahrony A Hirto, Ketua Banser Kota Ternate Rahdi Anwar, yang Mewakili Kemenag Kota Ternate, Sapsuha, Waka Polres Ternate, yang mewakili Ketua Pengadilan Agama Ternate, Kabag Ops Polres Ternate dan Kasat Intel Polres Ternate.
Kata Kapolres, rapat Koordinasi yang dilakukan agar bisa mencegah masalah PT Karapoto yang belum mengembalikan uang nasabah, maka diminta kerja sama untuk mengatasi masalah ini.
“Kami meminta bantuan para Forkopimda Kota Ternate untuk membantu Polres Ternate dalam merasionalkan permasalahan kepada para nasabah, sehingga tidak menimbulkan gangguan Kamtibmas yang dapat berdampak pada Stabilitas Kamtibmas di Kota Ternate,” ungkapnya.
Sementara itu, Wawali Kota Ternate, juga mengingatkan sebagian Aparatur Sipil Negara (ASN) yang juga merusak rumah bos PT.Karapoto, Fitri Puspita Haprasi Doa dan keluarganya. Diimbau agar ASN di lingkup Pemerintah Kota Ternate yang menjadi korban Karapoto agar jangan melakukan tindakan anarkis.
“Karena kita tahu bersama bahwa nasabah Karapoto bukan hanya masyarakat biasa tapi juga ada pegawai, ada anggota TNI, maupun Polri, bukan secara insitusi tetapi secara pribadi,” ujar Wawali.
Untuk itu, lanjut Wawali, harus mencari solusi, agar meredam di insitusi masing- masing. Misalnya, di ASN Pemerintah Kota supaya bisa menghibau pegawai yang korban karapoto jangan ada tindakan anarkis. Sebab, persoalan pembayaran masih dalam tahap negosiasi antara Polres dengan pihak Karapoto. Tapi, dalam rapat tersebut tidak berani memberikan jaminan kapan uang itu dikembalikan.
Karena itu, inti dari rapat agar masing- masing instansi misalnya bagi ASN maka Pemerintah Kota yang memberikan arahan kepada mereka bahwa jangan mengikuti tindakan anarkis seperti sebelumnya, karena tidak dibenarkan oleh agama.
Sebab, jauh sebelumnya, sudah diberikan imbauan kepada masyarakat melalui surat edaran ke masjid. Karean sudah terjadi, maka selaku pemerintah Kota harus memberikan arahan agar bisa meredam amarah masyarakat.
“Kami hanya mampu mengimbau kepada ASN jangan sampai tindakan anarkis itu terjadi lagi, karena pemerintah sudah kasih ikhtiar kepada nasabah Karapoto,” pungkasnya. (*)
