Reporter: Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com– Koalisi Perjuangan Rakyat Maluku Utara (Kopra Malut) kembali menuntut janji manis yang disampaiak oleh Gubernur Malut, Abdul Gani Kasuba terkait dengan kenaikan harga kopra.
Koordinator Lapangan (Korlap) Kopra Malut, Fernando, dalam orasinya di depan kantor Wali Kota Ternate, Senin (4/2) siang ini, menuturkan, Kenaikan harga kopra yang di janjikan oleh Gubernur Malut sudah terlalu lama, namun sampai saat ini tidak ada pembuktian yang riil mengenai dengan kenailan harga kopra.
Selain itu, mereka juga menduga ada permainan dalam kenaikan harga kopra ada sangkut paut dengan Izin usaha pertambangan maupun penanaman kelapa sawit di Malut. Buktinya, Kepala sawit yang baru saja masuk di Malut sekitar 7 perusahaan yang sudah memiliki izin beroprasi,salah satunya ada di Kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul).
“Memang harga kelapa Sawit dan Harga kopra sekarang masih turun, tapi kami menduga itu adalah permainan pasar agar masyarakat tidak lagi menanam kelapa, dan mengizinkan kepala sawit masuk agar masyarat bisa bekerja di perusahaan tersebut, dan akhirnya masyarakat pribumi jadi budak di Negara sendiri,” cetusnya.
Lanjut dia, jika hal ini betul-betul terjadi maka budaya gotong royong, dan kehidupan sosial masyarakat pribumi akan menghilang sebab, filosofi petani kepala bukan saja bertahan hidup dengan kelapa tapi ada nilai kerjasama antar sesama.
Jika itu tidak menjadi dugaan, maka pemerintah provinsi secepatnya naikan harga kopra dalam tempo waktu yang sesingkat-singkatnya, minimal Rp. 10 ribu/Kg, dan harus mewujudkan industrialisasi pengusahaan dan pemanfaatan kelapa serta komuditi lainnya atas kendali rakyat berbasis keadilan sosial ekologi.
Bukan saja itu, mereka juga mendesak Pemprov harus adanya regilasi perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan, dan perjuangan komoditi unggulan berbasis kearifan lokal. Maka dari itu, Pemrov harus tolak tambang dan sawit. (*)