spot_imgspot_img

HPMS Desak Usut Kasus Rusmin Latara

TERNATE. AM.com – Hari anti Korupsi Internasional 9 Desember kemarin tidak luput diperingati Himpunan Pelajar Mahasiswa Sula (HPMS) Cabang Ternate. Sejumlah Mahasiswa ini mendatangi Polda Maluku Utara guna menyuarakaan kasus korupsi jaringan tegangan menegah (JTM) interkoneksi pembanguanan listrik di Pedesaan Kecamatan Kayoa, Halmahera Selatan dengan nilai kontrak sebesar 1.302.243.000, Tahun 2007 dengan kerugian negara senilai 700 juta. HPMS menduga proyek ini masuk kantong pribadi PT. Latara Elektrik Konstruksi milik mantan anggota DPRD Provinsi Rusmin Latara, sebagai Direktur terkait pembangunan Listrik Kayoa tersebut.

“Kami tidak menginginkan generasi Sula menjadi Koruptor. Polda Malut jangan lindungi Rusmin Latara. Kami mendesak segara mengadili Koruptor Listrik Kayoa itu,” tegas Kordinator Aksi HPMS Cabang Ternate Musli Leko, di Mapolda Malut, Selasa (11/12).

Musli mengatakan, kasus itu diduga kuat menyeret Politisi Nasdem Malut terkait proyek pekerjaann JTM, di berbagai Desa Kecamatan Kayoa, sejak tahun 2017 telah dilakukan penyilidikan Ditrektorat Kriminal Khusus (Ditrkimsus) Polda Malut. Proyek ini dikerjakan PT. Latara Elektronik Kontruksi nilai kontrak sebesar 1.302.243.000 diduga masuk korupsi.

Lantaran bukti aporan yang dibuat 60 persen, sedangkan proyek itu baru sebatas 32 persen dikerjakan. Rusmin selaku Direktur ditunjuk penyediaan barang atau jasa yang sesuai penandatanganan surat perjanjian pemborong atau kontrak, antara pejabat pembuat komitmen dinas pertembangan dan energi Kabupaten Halsel dengan nomor, 540/53/2007, tanggal 27 Agustus 2007, nilai kontrak sebesar 1.302.243.000.

Menurut Musli, penyidik Reskrimus Polda Malut pernah melakukan gelar perkara kasus korupsi jaringan listrik tersebut. Namun hasil gelar perkara itu mengecewakan karena hasil melahirkan 3 rokemedasi yang diantaranya kasus jaringan listrik tetap ditindaklanjuti serta polda akan berkordinasi kembali dengan BPKP Malut.

“Mestinya hasil gelar pekara itu memperjelas alur penangan suatu kasus. Harus penetapkan tersangka bukan melahirkan rokemendasi tidak berdasar,” katanya.

Pihaknya menegaskan, hasil kajian HMPS alat bukti apa lagi yang kurang dalam kasus ini?. Sebab proyek tahun 2007 itu nyata-nyatq fiktif. Karena audit sebelumnya menemukan kerugian negara sebasar 700 juta. Mestinya gelar perkara kasus korupsi jaringan listrik kayoa ditangani PT. Latara Elektrik Kostruksi milik Rusmin Latara itu harus dijerat UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diubah dalam UU nomor 20 tahahn 2001. Maupun UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Lantara memperkaya diri maupun suatu korporasi menguras keungan negara.

“Polda harus profesional penangan kasus korupsi listrik kayoa ini karena bebarap kali pergantian Kapolda kasus ini tidak diusut secara tuntas,” desak Musli.

Direktur Kriminal Khsusus Polda Kombes (Pol) Masrur saat diminta menenggapi kasus ini melalui via Handphone tidak merespon. Meski demikian melalui juru bicara Polda Malut AKBP Hendri Badar  dalam hering bersama HPMS mengatakan, akan menyanyakan secara jelas penangan kasus listrik kayoa kepada Direkrur Reskimsus. Sebab kasus ini tergolong sudah lama yang pernah digangani penyidik sebelumnya.

“Kasus ini ditangani oleh Direktur lama tahun 2015, nanti ditanyakan kepada direktur yang sekarang Kombes Pol Masrur,” janji Hendri. (*)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL