spot_imgspot_img

Gelar Hearing Dengan Masa Aksi, DPRD Pertanyakan Tujuan Tim Investigasi

Reporter : Maulud Rasai

MOROTAI, AM.com Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pulau Morotai mempertanyakan kenerja tim pemerintah pusat, gabungan tim Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kemenpan yang bertandang ke Morotai dalam rangka menginvestigasi persoalan aksi unjuk rasa dan pemboikotan aktivitas perkantoran yang sudah berjalan seminggu lebih, yang dilakukan gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) untuk melengserkan Bupati, Benny Laos dari jabatannya.

Pasalnya, tim gabungan pemerintah pusat yang berada di Morotai selama dua hari, sejak  kemarin dan hari ini, dianggap tidak mencari solusi dan tidak serius untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Morotai, melainkan hanya datang memperkeruh masalah.

Sebagai aksi protes terhadap tim gabungan pemerintah pusat yang dianggap tidak serius menyelesaikan persoalan yang terjadi, sejumlah anggota DPRD seperti, Mic Bill Abdul aziz, Suaib Hi. Kamil dan Ajudin Tanimbar menolak ikut rapat bersama dengan tim gabungan pemerintah pusat yang menggelar rapat diruang Wakil I DPRD, Ricard Samatara. Padahal, di waktu yang sama para anggota DPRD ini juga berada di kantor DPRD. Alasan ketiganya tidak menghadiri pertemuan tersebut, karena tim gabungan pemerintah pusat ini menolak menggelar rapat diruangan yang telah disediakan.

“Ruangan yang telah disediakan untuk rapat itu, ruangan paripurna DPRD, ko mereka (tim pemerintah pusat) tidak mau rapat disitu, dan memilih ruangan Wakil Ketua DPRD I, Ricard Samatara, sebenarnya ada apa sehingga mereka tidak mau gelar rapat ditempat yang telah disediakan,” ucap Mic Bill Abdul Azis yang sebagai anggota DPRD pada saat Hearing antara masyarakat dan DPRD di aula Kantor DPRD.

Hal senada juga disampaikan oleh Wakil Ketua II DPRD, Rasmin Fabanyo, Dirinya lantas membeberkan hasil rapat dengan tim gabungan pemerintah pusat tersebut, dirinya mengakui tidak ada satu pun hasil dalam rapat yang berlangsung.

“Saya ikut dalam rapat itu, saya sudah jelaskan ke tim, bahwa persoalan yang terjadi di Morotai bukan saja persoalan aksi pemboikotan perkantoran yang dilakukan ASN. Tapi seluruh persoalan yang terjadi di pemerintahan Morotai, seperti APBD fiktif, monopoli bisnis, pelayanan publik uang tidak berjalan, pagu anggaran yang sangat kecil yang di berikan ke kantor SKPD dan ASN disuruh turun ke desa-desa untuk lakukan pendataan tanpa anggaran. Ini semua dilakukan Bupati,” bebernya.

Tidak hanya itu, dia juga ikut mempertanyakan keberadaan kehadiran tim investigasi pemerintah pusat ini juga meragukan, yang namanya investigasi itu harus secara detail menggali informasi, tapi tim pemerintah pusat ini dalam rapat, baru dijelaskan mengaku sudah tahu.

“Bagi saya tim investigasi ini tidak paham soal investigasi,” ujarnya.

Tidak hanya mempertanyakan Kehadiran tim Investigasi, akan tetapi, Rasmin juga ikut menyesalkan sikap tim investigasi yang memilih ruangan Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara untuk gelar rapat. Padahal, Richard Samatara sendiri diketahui keluarga dekat Bupati.

“Pak Richard Samatara ini kan ipar Bupati, masa gelar rapat di situ, ini kan aneh,” kata Rasmin.

Wakil Ketua I DPRD, Ricard Samatara sontak mengkarifikasi pernyataan Rasmin terhadap tudingan yang dialamatkan kepadanya sebagai keluarga dekat Bupati.

“Saya secara pribadi kurang suka dengan Bupati, karena caranya, komunikasinya yang kurang bagus, jadi jika salah maka dikatakan salah, dan yang benar maka harus di Katakan Benar,” katanya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL