DPRD Tuding Kedatangan Tim Investigasi Trik Bupati Benny Laos “Takuti” ASN

 

Reporter : Maulud Rasai

MOROTAI, AM.com Kedatangan tim investigasi dari beberapa lembaga Negara Republik Indonesia diantaranya, Direktur Fasilitasi Kepegawaian Kemendagri RI, Makmur Marbun, Asisten I Provinsi Maluku Utara (Malut), Hasbi Pora, Biro Hukum Kemendagri, Kepala BKD Provinsi Maluku Utara, Idrus Assagaf, Wadir Intel Polda Malut AKBP Adi Nugraha, Kaban Kesbangpol Provinsi Malut, Omar Fauzi, Staf Inspektorat Provinsi Malut, Perwakilan  Kemenpan RI dan Komite KSN beserta rombongan lainnya di kabupaten Pulau Morotai pada Rabu (28/11/2018), dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan yang kini tengah terjadi itu dipertanyakan oleh masyarakat dan sejumlah anggota DPRD Pulau Morotai.

Pasalnya, tim investigasi masalah di Morotai bukan memperjelas masalah lalu menyelesaikan, namun makin memperkeruh masalah. Hal ini disampaikan oleh Mic Bill Abdul Azis yang juga sebagai Anggota DPRD aktif Partai Demokrat dalam rilisnya, Kamis (29/11/2018).

Menurutnya, Kedatangan tim investigasi ke Morotai itu bisa disimpulkan sebagai bentuk trik dari Benny Laos, yang meminta tim hadir ke Morotai guna menakut-nakuti ASN. Hal ini bisa dilihat dari cara kerja melakukan investigasi yang sangat salah kaprah dan terkesan memihak.

“Investigasi itu melakukan penyelidikan dengan mencatat atau merekam fakta, melakukan peninjauan, percobaan, dan sebagainya, dengan tujuan memperoleh kebenaran namun yang dilakukan tim investigasi (Kemendagri) bukan seperti itu, jika ingin di sampaikan terkait berbagai macam masalah di Morotai yang dilakukan Benny Laos, semacam sudah ada pembelaan dari mereka (Kemendagri) bahwa masalah itu sudah diketahuinya, ini tim apa? Tugas dan fungsinya apa,? Apa tujuan sebenarnya? Apalagi sudah bocor kedatangan tim atas permintaan Benny Laos lewat via whatsapp dan memang sengaja tidak hadir untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi,” bebernya.

Selain itu, dia mengatakan Benny Laos tidak faham dalam berpemerintahan dan tidak tahu memposisikan diri sebagai pemimpin.

“Apalagi tim yang datang tanpa makna, hal ini menyebabkan ketidakpercayaan saya dan publik Morotai terhadapa tim investigasi, oleh sebab itu kami juga akan mengirim surat ke Mendagri untuk menanyakan tentang tim ini yang di utus ke Morotai itu,” katanya.

Sebagai bentuk mosi tidak percaya, lanjut dia, atas metode investigasi yang dilakukan tim investigasi itu, menurutnya masalah Morotai bukan sekedar masalah ASN, tapi akumulasi masalah sejak kepemimpinannya yang sudah akut dan menjadi masalah ummat di morotai.

“Dalam konteks morotai pada beberapa pekan ini saya kira semua ASN faham dengan status dan tugasnya dalam menjalankan pelayanan terhadap masyarakat,” ujarnya.

Lanjutnya, gerakan dalam problem yang terjadi di Morotai yang melibatkan ASN itu sudah menggambarkan ada kebusukan dalam mekanisme berbirokrasi hal ini dapat kita lihat dari proses pelayanan yang cenderung mengadopsi korporasi yang dilakukann oleh Bupati lewat kebijakan dan sifat memimpinnya.

“Masalah ini bukan hanya pada persoalan ASN  saja tapi akumulasi masalah yang begitu banyak yang dilakukan oleh Bupati selama masa kepemimpinannya yang mengakibatkan matinya pelayanan atas pemogokan ASN dan mengamuknya rakyat Morotai,” pungkasnya.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA