Reporter : Maulud Rasai
“Sesekali terdengar teriakan mundur‚ mundur mundur. Kami tolak pemimpin zholim dan penghianat amanat rakyat. Tak ayal‚ warga bersama ASN lingkup Pemda kabupaten Pulau Morotai pajang spanduk ‘Menolak Benny Laos kembali ke Morotai dan DPRD segera memberhentikan Benny Laos dari jabatannya sebagai Bupati Morotai. Padahal‚ sudah ada kebijakan sanksi keras bagi ASN yang turut dalam aksi‚”.
MOROTAI‚ AM.com–Siang tadi‚ Senin (26/112018) jalanan sepanjang depan kantor bupati kabupaten Pulau Morotai kembali dipenuhi masyarakat dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Terlihat kawat berduri milik Kepolisian Resor (Polres) setempat mengelilingi tembok pusat pemerintahan tersebut. Sebab kali ini‚ ribuan massa aksi yang tergabung dalam Kualisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB) tidak lagi kompromi dan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberhentikan Benny Laos sebagai Bupati karena dinilai menghianati amanat rakyat.
Tidak hanya orang nomor satu‚ kali ini Sekretaris Daerah (Sekda) Muhammad M. Kharie pun kenah getanya. Sebab‚ pembina Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini dinilai tidak dapat melindungi kepentingan abdi negara di lingkup sekretariat daerah (Setda) kabupaten Pulau Morotai.
Saat aksi demonstran berjalan‚ terdengar Fandi Hi. Latif orator aksi dalan orasinya mengatakan, kebijakan Bupati Benny Laos terkesan menindas masyarakat dan ASN selama dua tahun menjabat sebagai Bupati. “Pimpinan seperti ini harus dilawan dan harus dilengserkan dari jabatannya, kami akan berjuang terus dan menggelar unjuk rasa, terkecuali Bupati mundur dari jabatan barulah kami berhenti,”koar Fandi yang juga ASN.
Senada juga diutarakan‚ Ari Makatita. Dirinya juga mengutuk kebijakan bupati yang dinilai cukup otoriter kepada masyarakat maupun PNS..”Bupati harus mundur dari jabatan. Muka menjilat‚ saya tantang untuk keluar dari kantor bupati untuk hadapi kami, mari kita bersatu melawan pimpinan yang zalim ini, pimpinan yang menjajah masyarakat, jika nyawa jadi taruhan, maka saya akan taruhkan nyawa saya‚”teriak Ari saat berorasi.
Selain Ari, Yakmil Abdul Karim yang juga bersetatus sebagai ASN juga menyampaikan perlawanannya terhadap bupati Benny Laos dan Sekda Muhammad M. Kharie. Menurut Yakmil dalam orasinya, selama Benny Laos menjabat sebagai bupati, masyarakat dan ASN sangat menderita. Bahkan bupati perbudak ASN, dimana ASN hanya diperintahkan untuk bekerja dan jika perintahnya tidak dikerjakan, maka ASN bakal diberikan punishmen (hukuman). Sementara hak ASN seperti kenaikan pangkat tidak pernah diakomodir oleh bupati.
“Terdapat 450 SK kenaikan pangkat pegawai hingga saat ini tidak pernah ditandatangi oleh Bupati, anggaran di pemerintahan dibatasi, bayangkan anggaran untuk beli kertas HVS saja hanya cukup tiga bulan, apakah bupati seperti ini harus kita pertahankan, hanya satu kata Bupati harus mundur dari jabatannya,”ujarnya.
Kata Yakmil kebijakan bupati yang memberikan hukuman terhadap ASN dengan dalih malas berkantor dan memutasi seluruh ASN di bagian Humas dan Protokoler telah melanggar aturan yang berlaku. Karena kebijakan Bupati ini dilakukan bukan berdasarkan aturan yang berlaku, melainkan atas keinginan Bupati sendiri. “Bupati memberikan hukuman ke pegawai yang malas berkantor, sementara Bupati sendiri malas berkantor ini kan aneh, jadi bupati seperti ini harus dilawan,”kesalnya.
Selain Fandi dan Kedua ASN itu‚ hal senada pun disampakan oleh Ais Muhammad warga Totodoku selaku masa aksi dalam Unras tersebut, dimana dalam pernyataannya itu lebih mengarah ke Sekda Pulau Morotai Muhammad M. Kharie. Memurutnya, Sekda sudah menghiyanati Rakyat Morotai karena sebelum di masa kepemimpinan Benny Laos, Sekda telah berjuang bahkan rela menjual perhiasan istrinya untuk mendukung bapak Rusli Sibua menjadi Bupati Devenitif. “Pada saat Pilkada Morotai itu Sekda suruh saya jual dia pe (punya) bini (istri) pe Emas, Kalau dia tidak puas silahkan saya siap diskusi dengan dia (Sekda). Sebab ketika dia tara (tidak) jadi jual saya pinjam masjid pe Doi (uang) untuk dia berangkat ke MK untuk sidang, jangan jadi penjilat di Benny Laos dan dia hianati rakyat Morotai,”katanya.
Tak tanggung-tanggung‚ Ais mengutarakan saat Pilkada lalu dirinya tidak mendukung Benny Laos. Ini bukan tanpa alasan‚ kata dia. “Karena dulu di Halsel kayu 1 meter pun dia jual di masyarakat, dan Benny Laos itu memang seorang penghianat, kalau dulu dia jadi bupati atau gubernur maka dia sudah pasti jadi dari dulu, tapi karena rakyat Maluku Utara sudah tahu Benny Laos itu siapa, makanya rakyat Morotai dia bikin Bodoh,”tukasnya.
Sementara itu‚ Sekda Morotai, Muhammad M Kharie, Ketika berhadapan denagn masa aksi ia berjanji bakal menindaklanjuti aspirasi para ASN, baik memberian hukuman terhadap ASN yang harus dievaluasi kembali dan SK kepangkatan yang hingga saat ini belum ditandangani.
“Beberapa hari lalu saya sudah bertemu langsung dengan Bupati di Jakarta, terkait persoalan pemberian hukuman dan SK kepangkatan pegawai yang belum ditandatangani, Bupati sudah serahkan ke saya dan yang pasti dalam waktu dekat saya akan tindaklanjuti,”terangnya sembari meminta masa aksi dapat menjaga keamanan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkam bersama.
