Reporter : Maulud Rasai
MOROTAI‚ AM.com–Bupati dan wakil bupati dipilih oleh rakyat berdasarkan azas demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik‚ bersih dan berkeadilan berdasarkan ketentuan perundang-undagan.
Berdasarkan laporan hasil penelusuran reporter www.aspirasimalut.com‚ hampir setiap pekan‚ bupati kabupaten Pulau Morotai didemo oleh masyarakat‚ baik pedagang sayur‚ pedang Barito‚ pedagang ikan maupun nelayan bersama mahasiswa turun jalan danengepung kantor bupati. Puncak aksi itu‚ pada Senin (19/11/218) siang.
Namun‚ aksi tuntutan bupati kabupaten Pulau Morotai‚ Benny Laos mundur dari jabatannya kali ini‚ dilakukan oleh sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN).
Buntut dari aksi abdi negara ini‚ lantaran Benny Laos selaku kepala pemerintahan dinilai telah gagal dalam menjalankan tatakelola pemerintahan yang baik dan cenderung otoriter seperti kebijakan melakukan mutasi beberapa pejabat dan pegawai negeri sipil (PNS) tidak melalui mekanisme serta menerapkan sanksi punishment dengan dalil PNS yang dinilai memiliki kinerja yang kurang baik.
Tidak hanya itu‚ gelombang gerakan masyarakat Morotai juga menyoroti dugaan penyalahgunaan Dana Desa tahun anggaran 2017 sebesar 16 miliar yang telah dilaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Aksi unjuk rasa (Unras) yang dikoordinir Mujril Hi. Daiyan dan Alexsander Wermasubun yang juga selaku Asisten II Setda Pulau Morotai bersama masyarakat dan mahasiswa itu tergabung dalam oleh Koalisi Masyarakat Morotai Bersatu (KMMB).
Dalam orasinya‚ KMMB menilai Benny Laos selaku kepala pemerintahan sudah tidak lagi mengedepankan etika birokrasi dalam mengambil kebijakan.
“Kebijakan bupati Morotai sejak dilantik selalu melenceng dari etika birokrasi, dimana hampir seluruh hebijakan yang dikeluarkan tidak berdasarkan aturan main dalam birokrasi mengenai kenaikan pangkat, mutasi dan panishmen terhadap ASN‚”ungkap Taufik Siapu, yang juga selaku ASN di Pemda Pulau Morotai dalam Orasinya.
Dikatakan, atas nama ASN mulai dari Sekda, para asisten, para pimpinan SKPD hingga seluruh staf berkomitmen untuk melawan kebijakan Benny Laos. Sehingga itu‚ rakyat Pulau Morotai tidak perlu mundur dan takut untuk mendesak DPRD dan Gubernur Provinsi Maluku Utara untuk segera melaksanakan sidang istimewa pemberhentian Benny Laos sebagai bupati kabupaten pulau Morotai. “Kami meminta kepada DPRD untuk segera menyampaikan secara tertulis kepada Gubernur dan MK, yaitu DPRD harus bersikap untuk menurunkan Bupati Morotai dari jabatannya sebagai Bupati‚”tegasnya.
Sementara itu‚ wakil ketua DPRD kabupaten Pulau Morotai‚ Rasmin Fabanyo menyentil terkait bobroknya tatakelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan yang buruk tiga tahun masa kepemimpinan bupati Benny Laos. “APBD Morotai kurang lebih sebesar Rp700 Miliar sekian hanya dinikmati oleh segilintir orang dan masyarakat Morotai hanya menikmati tulangnya saja‚” teriak Rasmin saat berorasi.
Sementara untuk kebijakan Punishmen yang dikeluarkan oleh bupati tidak sesuai dengan ketentuan. Sebab‚ semestinya yang dilakukan oleh bupati jika ad ASN yang melakukan pelanggaran di bulan ini maka tunjangannya di Potong untuk bulan depan. “Tetapi yang dilakukan bupati, berbuat bulan ini di beri panishmen selama 6 bulan kedepan, dan ini sangat bertengan‚” tegasnya.
Sedangkan ketua DPRD Pulau Morotai‚ Fahri Hairudin saat berorasi menyentil terkait lambanya pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur lantaran bupati tidak paham mekanisme pelaksanaan teknis. Kata dia‚ mundurnya ekonomi Morotai dikarenakan uang daerah yang dicairkan melalui proyek-proyek pembangunan infrastruktur tidak berputar di Morotai. “Kenapa perputaran keuangan atau ekonomi masyarakat tidak stabil dan menurun‚ itu disebabkan karena proyek yang ada di morotai dikerjakan oleh orang dari luar Morotai‚” tukasnya.
Sementara itu‚ salah satu anggota DPRD Pulau Morotai Mic Bil Abd. Aziz juga turut menyampaikan orasi. Ia menuturkan dalm orasinya‚ bahwa kepemimpinan bupati Benny Laos patut diduga hanya memperkaya diri dan dia tidak pernah menghargai umat beragama. “Jika Bupati menghargai umat beragama, kenapa Bupati dengan se enaknya minum Kopi dan Isap Rokok di depan Umum pada saat Bulan Suci Romadhan tahun 2017 kemarin,,? Dan di lakukan di hadapan para petinggi TNI-Polri pada saat Penjemputan Jendral TNI waktu itu,”ungkap Mic Bill.
“Jangan melayani pemimpin yang zalim, tidak menghargai lembaga-lembaga yang ada di morotai seperti TNI dan Polri, Jika ASN melakukan mogok Kerja selama 3 hari saja, maka saya yakin masalah ini akan menjadi isu nasional.”tegasnya.
Terlihat‚ aksi KMMB ini tidak hanya menyoroti kebijakan Benny Laos. Namun juga buka-bukaan terkait dengan keresahan pimpinan gereja di Pulau Morotai. Hal ini seperti dilontarkan oleh Yongky Makangiras.”Pimpianan Gereja di Morotai sudah resah dengan kepemimpinan Bupati Benny Laos, yang mana beliau menyampaikan di dalam forum agar pendeta tidak boleh lagi menerima persembahan, dengan pernyataan itu para pendeta juga akan berkomitmen mengembalikaan seluruh bantuan Pemda Morotai‚”katanya.
Tidak hanya itu, Lanjut dia, masih ada lagi yang disampaikan oleh Bupati yang mengarah pada pelecehan bagi umat Nasrani di Mototai. “Di Pulau Rao, bupati menyampaikan bahwa tidak usah masuk gereja karena masuk gereja tidak menjamin masuk surga, kalau masuk gereja masuk surga maka saya akan membangun banyak gereja di rumah, hal ini membuat seluruh umat Kristen di Morotai tersinggung. Bahkan saya selaku umat yang meyakini Tuhan, Saya pun tersinggung dengan pernyataan itu, Kata Bupati soal agama Nasrani ini saya tidak dengar langsung pada saat bupati bicara, tapi saya dengar langsung dari Asisten II Setda Pulau Morotai, Alexsander Wermasubun, dan ini patut kita lawan,”tegasnya.
Pantauan media ini‚ beberapa orang massa aksi juga turut meneriakkan agar KPK segera memanggil dan melakukan proses penyelidikan kepada Benny Laos karena diduga telah menyahlagunakan Dana Desa tahun anggaran 2017 dengan modus pengalihan anggaran pengadaan Viar‚ penganggaran petugas kebersihan di desa‚ pembentukan koperasi desa.
Kemudian, kebijakan anggaran terdapat ketimpangan dimana ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup pemerintah daerah pulau Morotai hanya diberikan porsi anggaran hanya berkisar Rp300 sampai Rp500 juta‚ namun pelaksaan realisasi anggaran di PKK sebesar melambung tinggi hingga mencapai Rp 2 miliar.
Sekadar diketahui‚ aksi yang dilakukan masyarakat‚ Mahasiswa dan ASN yang tergabung dalam KMMB itu‚ menuntut agar:
1). Mendesak Komisi Pemberantasan KORUPSi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia agar secepatnya mengusut tuntas dan menangkap keterlibatan BENY LAOS dalam kasus korupsi dan Gratifikasi dan kementrian PUPR dalam project jalan lingkar Halmahera dan jalan lingkar selatan Masala.
2). Meminta kepada mentri dalam negeri untuk memberikan teguran keras terhadap bupati morotai dan memberikan sangksi atas peIanggaran kententuan aparatur sipil Negara.
3). Mendesak Komisi Aparatur Sipil negara untuk melakukan teguran atas pelangaran terhadap UU No. 5 Tahun 2014 serta melakukan eksecutif review terhadap berbagai produk hukum daerah tentang pemberian Hukuman terhadap ASN.
4). Meminta terhadap bpk. Beny Laos untuk tidak lagi kembali dan mengajukan surat pengunduran diri selaku bupati pulau morotai, jika bpk. Beny Laos tidak mengindakan tututan kami, maka kami akan melakukan pemboikotan seluruh aktifitas pemerintahan dan pelayanan kemasyarakatan di pulau morotai.
