Reporter : Risno Kimhay
WEDA‚ AM.com–Pelaksanaan upacara Sumpah Pemuda ke-90 di kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) tidak bejalan baik seperti di daerah lain. Pasalnya‚ pada momentum lahirnya bangsa Indonesia itu diwarnai saling kritik antara bupati Halmahera Tengah‚ Edi Langkara dengan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI)‚ Senin (28/10/2018).
Bersitegang ini bermula‚ ditengah-tengah upacara yang dilaksanakan KNPI dan Diknas seempat dalam sambutannya‚ Elang sapaan akrab bupati Edi Langkara menyinggung pribadi Sekertaris DPD KNPI Halteng, Bambang dan Wakil Ketua Bidang Ideologi Politik dan Kajian Strategis Junaidi Oherella. Ia menyebut keduanya dalam membaca Sumpah Pemuda dan Undang Undang Dasar seperti orang yang kelaparan serta seperti orang “pasugo”.
Terkait pernyataan orang nomor satu Pemkab Halteng tersebut, DPD KNPI Halmahera Tengah secara lembaga menilai tidak pantas untuk disampaikan disela sela kegiatan.
Untuk itu Ketua DPD KNPI Halteng, Sunarwan Muchtar saat konfrensi pers di sekertariat KNPI Halteng mengatakan bahwa statemen Bupati terkait dengan pasugo dan kelaparan itu tidak tepat untuk disampaikan secara terbuka untuk didengar oleh semua kalangan. “Ada tempat tertutup untuk menyampaikan statemen seperti itu, sebagai evaluasi proses pelaksanan upacara dari awal sampai akhir,”ungkapnya.
Sementara itu, Sekertaris DPD KNPI Halteng Bambang mengaku pernyataan Bupati memang tidak beradap secara etika, dimana ia menyebut pasugo memang itu menyerang secara pribadi bukan secara kelembagaan. “Menyebut Pasugo memang itu menyerang diri saya dan seorang pimpinan Daerah tidak pantas menyampaikan pernyataan itu secara terbuka, ada ruang ruang tertentu disampaikan,”jelas Sekretaris KNPI Halteng.
Bukan saja itu Aswar Salim, Wakil Ketua Bidang Hubungan Antar Lembaga KNPI Halteng menyebut pelaksanaan upacara Sumpah Pemuda itu bukan hanya KNPI namun itu tergabung dengan Dinas Pendidikan dan Olahraga Halteng.
Aswar mempertanyakan bahwa kenapa yang disalahkan dalam proses upacara pelaksanan ini hanyalah KNPI, sementara Dinas Pendidikan dan Olahraga tidak disebutkan.
Ia menyebut terkait dengan pernyataan Bupati ini memang tidaklah etis, “Hari ini kalau misalkan bupati mengkritisi kesalahan dalam pembacaan teks Pancasila dan Sumpah Pemuda, namun yang dikritisi adalah langkah sesoarang ini memang tidak penting,” tambahnya.
Lanjutnya hal hal kecil seperti itu bukan menjadi tugas Bupati, itu adalah tugas pembantu bupati, seperti staf ahli asisten dan lain sebagainya.”Bupati itu lebih efektif berfikir masalah yang lebih besar soal kemajuan daerah, kesejahteran masyarakat, bukan hal kecil seperti itu,” tutup Aswar.
