Reporter : Rusmin Umagapi

TALIABU, AM.com–Setelah didesak puluhan warga masyarakat Nggele, kecamatan Taliabu Barat Laut yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Desa Nggele Bersatu (AMDNB) pekan lalu, akhirnya membuat Pemerintah Desa Nggele akan melakukan pengembalian dugaan hasil ‘pungutan liar (Pungli)’ biaya pengukuran sertifikat prona yang dikenakan sebesar Rp250.000-450,000 kepada pemilik lahan.

Hal ini sebagaimana diungkapkan kepala Desa Nggele Kecamatan Taliabu Barat Laut, Asis Nurhasa saat rapat bersama antara aparat pemerintah desa Nggele dengan pemerintah daerah pulau Taliabu, dalam hal ini kepala Bagian Pemerintahan dan Asisten II Setda Pulau Taliabu, Lahudia Usman di kantor bupati, Selasa (18/9/2018).

Hasil rapat menyimpulkan, pungutan biaya yang dikenakan kepada masyarakat desa Nggele dalam hal pengukuran sertifikat prona akan segera dikembalikan kepala desa.

Meskipun kebijakan pungutan biaya kepada masyarakat itu sudah sesuai dengan surat keputusan bersama 3 menteri, yakni menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi yang menyebutkan bahwa untuk pelaksanaan penyiapan dokumen pengukuran tanah itu dibutuhkan biaya di wilayah Maluku-maluku Utara itu Rp450.000.

“Jadi sebenarnya untuk yang terjadi (Pungutan) di Ngeele itu karena masyarakat tidak paham akan hal itu, maka untuk meredam itu, Kades melakukan kesedian untuk pengembalian uang itu’’ ungkapnya
Dengan demikian, menurut Kabag pemerintahan kabupaten pulau Taliabu, keputusan kepala desa dalam hal melakukan pungutan biaya administrasi pengukuran sertifikat itu merupakan keputusan yang sangat berdasar. Namun dirinya tetap mengakui bahwa penarikan biaya oleh kepala desa dan aparatnya sangat keliru karena tidak dibarengi dengan musyawarah bersama masyarakat terlebih dahulu.