Temuan BPK 503 Miliar Belum Dipastikan Menjadi Kerugian Negera

 

Reporter : Fardan

SOFIFI, AM.comTemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan provinsi Maluku Utara atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tahun anggaran 2017 pemerintah provinsi Maluku Utara sebesar Rp503 miliar, sudah masuk batas waktu 60 hari sejak diterbitkan. Hal ini lantaran, dugaan kerugian negara belum dapat ditentukan sehingga sulit untuk ditindaklanjuti kepada pihak penagak hukum.

Padahal, dalam LHP BPK itu termasuk anggaran hibah pemilihan gubernur Maluku Utara, pelaksanaan event WIFT di Halmahera Selatan dan anggaran pengamanan WIFT serta tunjangan DPRD akibat dari tidak disertai dengan Peraturan Daerh (Perda) atau tidak mendapat persetujuan DPRD.

Kepala Inspektorat Bambang Hermawan saat ditemui Minggu (16/9/2018) mengatakan, temuan dari BPK itu intinya mempertanyakan realisasi anggaran sebesar Rp503 miliar, dimana dalam rekomendasi harus diproses kembali melalui kesepakatan atau persetujuan DPRD dan eksekutif.

Dikatakan, akibat dari adanya penolakan dalam pembahasan maka pihaknya sebelumnya sudah berkoordinasi kepada Kemendagri untuk mencari solusinya seperti apa dan apa yang harus dilakukan dalam rangka tindaklanjut karena menyangkut permasalahan itu bahkan sudah dipertanyakan ke DPRD namun pembahasan mengakami declok.

Namun stelah di Kemendagri akhirnya Pemrov diminta disampaikan dalam Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban (LPP ) APBD 2017 secara terpisah baik berdasarkan Perda maupun di dalam Pergub dan setelah adanya pengesahan LPP APBD 2017 barulah pembahasan menyangkut dengan tindak lanjut temuan Rp503 miliar. ,”Itu sudah kami sampaikan di depan BPK”,akunya.

Dikatakan, setelah LPP APBD 2017 disahkan maka Pemprov akan menyurat untuk melakukan tindaklanjut item per item. Misalnya dari 503,milyar itu masalahnya apa saja.untuk itu, belum bisa dikatakan ada kerugian negara sehingga belum bisa dibawah ke ranah hukum.

Bambang mengaku, Pemprov juga dibantu oleh Kanwil Perbendaharaan meminta Pemprov menghadiri tentang pembahasan tindak lanjut dan diantarnya adalah pembahasan masalah penggunaan 5003 milyar. Hal yang sama rekomendasi dari nopelensi meminta disampaikan melalui LPP APBD 2017 kemudian setelah LPP 2017 disahkan dalam bentuk Perda akan dilakukan pembahasan secara terpisah.

Sedangkan Rp503 miliar nanti berdasarkan pengesahan LPP barulah dibahas 503 milyar dan sebagaimana diketahui LPP APBD 2017 sudah diajukan beberapa waktu lalu dan saat ini tinggal pengesahannya saja. “Jadi kami menunggu itu, kalau itu belum dibahas dan belum disahkan mau bagaimana”,ungkapnya.

Disentil sudah melewati batas waktu 60 hari apakah diperpanjang waktu tindaklanjut namun diakuinya, karena itu masuk ranah temuan administrasi sehingga yang pasti menunggu pernyataan Inspektorat karena administrasi sehingga nanti ditindaklanjuti Pemerintah.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA