Reporter : Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com–Memasuki bulan suci Ramadhan, seluruh umat muslim dalam menjalankan ibadah puasa tentunya air bersih menjadi kebutuhan paling pokok. Mirisnya, di 3 (tiga) RT di kelurahan Jati, kecamatan Ternate Selatan sudah masuk tahun ketiga lalu tidak mendapatkan suplai air bersih dengan normal.
Bahkan, kebutuhan dasar ini sudah dilaporkan ke pihak Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM), namun tidak membuahkan hasil jawaban atas keluhan masyarakat. Sehingga itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memanggil PDAM melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa (15/05/2018).
Usai mengikuti RDP, Ketua LPM Fatah Sangaji mengatakan, kekurangan suplai air bersih yang dialami warga kelurahan Jati, khususnya RT/10, RT/11 dan RT/12 sejak 3 tahun lalu sudah sering dilaporkan baik itu di PDAM maupun kepada Pemerintah Kota (Pemkot) akan tetapi tidak membuahkan hasil.
Sebenarnya kata dia, pegawai teknis PDAM yang berada dilapangan tidak maksimal melaksanakan tugas dan kewajiban untuk mengatasi persoalan yang dihadapi masyarakat, apalagi sudah masuk bulan suci ramadhan 1439 H.
Selain itu, lanjut dia, harusnya penerapan pembagian bantuan air bersih kepada warga dilakukan secara merata. Sebab, pasokan air bersih itu dibayar oleh masyarakat sendiri. “Pembayaran itu berfariasi per tengki, ada dibayar Rp50.000, Rp60.000 dan Rp70.000,”ujarnya.
Ia mengungkapkan, suplai air bersih dari PDAM kepada warga di 3 RT itu biasanya dilakukan secara bergilir, misalnya, jika RT 10 selama 2 (dua) hari air lancar, maka 2 hari pula air tidak lancar atau mati total dan sudah terjadi sejak tiga tahun lalu. “Kami sudah laporkan ke PDAM dan Pemkot, namun sampai hari ini begitu-begitu saja air tidak jalan lancar,”keluhnya.
Lantaran tidak digubris pihak PDAM maupun Pemkot, petugas penagihan meteran dilapangan menjadi bulan-bulanan amukan warga setempat. Ujar dia, air yang tidak berjalan normal itu, warga tetap diminta untuk membayar tagihan normal seperti RT lain di luar RT 10, 11 dan 12. “Hari ini, kita sudah melakukan RDP bersama dengan DPRD dan PDAM, dan pembahasannya sudah jelas apa yang di sepakati. Jika ini tidak di indahkan, berarti jangan marah ketika masyarakat melakukan hal-hal yang tidak diinginkan,”kecam Fatah.
Sementara itu, Direktur PDAM Saiful Djafar menuturkan, untuk menjawab keluhan warga, maka resiko yang harus diambil adalah memblokir jalur air ke RT 10, 11, dan RT 12 yang melewati Kelurahan Jan. Resiko itu diambil untuk menstabilkan pasokan air di 3 RT tersebut. “Termasuk pak Sekda punya rumah, yang selama ini berjalan 24 jam itu juga diblokir supaya satu hari jalan satu hari mati. supaya semua bisa mendapatkan air bersih secara merata,”terangya.
Ia menegaskan, untuk menjawab kebutuhan warga, tidak hanya di 3 kelurahan itu, masih menunggu pembangunan sarana pendukung pompa air di Ngade. Sebab, jika sudah dapat di operasikan, pasti bisa menjawab keluhan warga akan kebutuhan air bersih.
Terlepas dari itu, anggota komisi II DPRD Kota Ternate, Mohdar Bailussy menjelaskan, sebenarnya keluhan air bersih ini merupakan temuan Dekot saat melaksanakan reses di RT 10, 11, dan 12. Di tempat tersebut dirinya telah berjanji bahwa akan memediasi dengan Dirut PDAM, “RDP di hari ini merupakan tindaklanjut keluhan warga saat kami turun reses, agar warga bisa menyalurkan aspirasinya secara langsung kepada Dirut PDAM,”ungkapnya.
Dijelaskan, dari hasil RDP itu, sudah ada solusinya untuk dibuka satu jalur baru buat RT 10, 11, dan 12. “Kita menunggu dalam dua hari ini. Supaya di fokuskan ke PDAM agar dua hari ke depan apakah dengan sistem yang baru yang dibuat oleh PDAM efektif atau tidak,”terangnya.
Ia berharap, agar PDAM secepatnya melakukan perbaikan instalasi jalur air bersih, sehingga masyarakat juga dapat menikmati air seperti di kelurahan lainnya. “Jika dua hari kedepan belum ada kepastian, maka secepatnya lapor ke DPRD agar kami bisa melakukan pengawasan. Supaya, masalah air ini bisa di tangani dalam keluhan-keluhan mereka,”imbuhnya.
