Reporter : Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com–Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang di laksanakan pada, Selasa (10/4/2018) di gedung DPRD Kota Ternate. membahas hasil Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Ternate Tahun 2017 melalui Panitia Khusus (Pansus) bersama 2 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yakni Dinas Perhubungan (Dishub) dan dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kota Ternate.
Dari rapat tersebut, ada beberapa hal yang disampaikan oleh dinas PU untuk pekerjaan fisik tahun 2017 yakni beberapa kegiatan yang menjadi tunggakan namun sudah diselesaikan. “Salah-satunya adalah pekerjaan jalan yang belum dibayar sekitar Rp7 miliar namun sudah diselesaikan sesuai dengan yang ditentukan di dokumen kontrak. Ada sekitar 13 program dengan 46 kegiatan dari PU dengan dana sekitar Rp140 Miliar hanya terealisasi Rp128 miliar dan sisanya akan dibayarkan untuk beberapa kegiatan fisik lainnya,”ucap salah-satu anggota Pansus Fahri Bahdar setelah mengikuti RDP.
Ia menambahkan untuk pekerjaan pasar gamalama modern tahun 2017, alokasi anggaran dana DAK sekitar Rp. 20 milyar namun pelaksanaanya dilapangan menemui kendala terkait pembebasan lahan karena biaya standar bangunan 6 pemilik rumah warga terlalu tinggi dan sekarang dalam tahap negosiasi.
Namun untuk mempercepat penyelesaian pembangunanya, dinas PU telah melakukan redesain dalam rangka mengejar volume pekerjaan. Karena kondisi keuangan kurang signifikan maka ditambahkan dana sekitar Rp10 miliar dari dana DAU untuk kelanjutan pembangunan tersebut ditahun 2018.
Untuk SKPD Dishub, yang menjadi catatan Pansus adalah dari target pajak parkir, pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, izin trayek, retribusi tempat khusus parkir, retribusi pelayanan pelabuhan, semuanya rata-rata dibawah target 50 persen.
“Terkait untuk menggenjot PAD disisi retribusi, pansus memiliki usulan untuk merubah perwali dari daerah tertib lalu lintas menjadi tertib parkir sehingga retribusi yang ditarik dari kendaraan bisa menjadi potensi untuk pemasukan PAD,”kata Fahri.
Mewakili Pansus, dirinya berharap terhadap pekerjaan tahapan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah agar kegiatan yang telah dilakukan tahun 2017 agar bisa dilanjutkan di tahun 2018 jika kondisi anggaran masih memungkinkan. “Pansus akan mengevaluasi setiap pekerjaan yang menggunakan anggaran sumber dana APBD,”tutup Fahri.
