Reporter : Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com–Masalah kekurangan guru yang berada di wilaya Kota Ternate kini menjadi sorotan komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Ternate. Pasalnya, Ternate yang sikenal dengan sebutan kota pendidikan dan berbudaya ini sungguh disayangkan masih lekurangan guru untuk menopang muru pendidikan terutama pendidikan keagamaan.
“Sampai saat ini memang distribusi guru tidak tuntas. Jangankan di kecamatan terluar, di dalam pulau Ternate saja belum tuntas masih banyak kekurangan guru. Ini adalah hal yang menyedihkan, terutama untuk Pulau Hiri, Pulau Moti, dan kecamatan Batang Dua, di sana banyak membutuhkan tenaga pengajar,”kata sekretaris Komisi III Is Suaib di saat RDP dengan Dikbud Kota Ternate, Selasa (27/3/2018).
Dia menjelaskan, komisi III sudah melakukan beberapa kali kunjungan di sana. Dari kunjungan tersebut mereka menemukan beberapa SD maupun SMP di Hiri yang masih kekurangan guru terutama guru agama. Sedangkan di Moti kekurangan guru Biologi, Matematika, dan Fisika.
Menurutnya, jika tidak ada guru yang mau untuk ditugaskan disana maka ada alternatif lain untuk menyelesaikan persoalan ini, seperti pengangkatan PTT atau merekrut para alumni dari berbagai perguruan tinggi di ternate yang masih menganggur untuk dijadikan sebagai guru.
“Kekurangan guru harus menjadi prioritas utama bagi pemerintah karena ini menyangkut dengan SDM generasi mendatang. Saat ini pemerintah hanya memperhatikan pembangunan fisik dengan anggaran multi years begitu banyak yang selalu bertambah, namun tidak mampu untuk mengkaji dan menyelesaikan masalah pendidikan yang sudah dibiarkan larut selama bertahun-tahun,”kata politisi dari partai PKS ini.
Is menambahkan, jika masalah ini masih dibiarkan tanpa adanya solusi, maka DPRD akan merekomendasikan kepada walikota untuk mengganti Kadis Pendidikan dan Kebudayaan. “Kalau masih terus seperti ini dan tanpa adanya solusi maka sebaiknya Dewan akan memberikan rekomendasi untuk mengganti Kadis Pendidikan saja,” katanya.
Selain kekurangan guru, dalam RDP komisi III menyoroti dana BOS yang belum pasti kapan dicairkan. Komisi III berharap kepada Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) provinsi untuk mempercepat proses pencairan dana BOS. “Ini adalah masalah Urgent, karena BOS meruapakan sumber dana untuk melakukan seluruh operasional sekolah terutama dalam menghadapi UNBK,”tutupnya.
