Reporter : Dirman Umanailo
TERNATE, AM.com-Carut marut kepastian pengelolaan PT. Alga Kastela Bahari Berkesan beberapa bulan terakhir ini membuat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Ternate geram, dan meminta pemerintah kota Ternate untuk menutup dibubarkan perusahaan yang bergerak dibidang pengolahan rumput laut itu karena berpotensi merugikan daerah. Demikian disampaikan wakil ketua II DPRD Kota Ternate, Iqbal Rurai kepada wartawan di kantor dewan, Selasa (20/3/2018).
Menurut polisi Golkar itu, bahwa untuk mencegah daerah merugi semestinya pemerintah kota Ternate memberikan kepastian pelantikan Sarman Saroeden sebagai Direktur Utama (Dirut) PT. Alga. Jika tidak, maka Plt wali kota Ternate Abdulah Taher segera merekrut Dirut yang baru untuk menjalankan aktifitas perusahaan milik daerah yang berlokasi di kelurahan Kastela mecamatan Ternate Pulau Tersebut.
Kata Dia, pemerintah kota Ternate harus lebih tegas kepada Sarman untuk meninggalkan profesinya sebagai advokad karena PT. Alga merupakan badan usaha milik daerah (BUMD). “Kalau menjabat dua jabatan seperti itu akan sulit untuk dijalankan, olehnya itu Plt wali kotabharusbtegas memberikan pilihan sesuai persayaratan saat pencalonan Dirut PT. Alga akan meninggalkan seluruh jabatan maupun profesi. Kalau seperti ini sebaiknya Sarman mengundurkan diri dan dilakukan perekrutan Dirut yang baru karena masi banyak orang yang ingin memegang perusahan tersebut,”tegasnya.
Ikbal menyebutka, anggaran opersional PT. Alga tahum 2018 ini telah disetujui sebesar Rp 2 miliar. Meski begitu, ia menuturkan anggaran sebesar itu akan sia-sia dan daerah berpotenai merugi lantaran tidak ada aktifitas produksi. “Bagaimana dengan nasib karyawan, apakah tiap bulan mereka makan gaji buta,”ungkapnya sembari mengatakan, kekeliruan pemerintah kota Ternate pejabatkan Dirut PT. Alga selama 6 bulan kedepan. “Kalau ditunggu selama 6 (enam) bulan sebenarnya ada apa ? dan ada masalahnya apa?,”ujar Ikbal dengan nada tanya.
“Kalau Plt. walikota tidak melantik Sarman Saroden lebih baik dibubarkan saja perusahaan tersebut, supaya uang itu dialokasikan ke kegiatan yang lain semisalnya membangun jalan, rumah sakit, pendidikan atau bangunan sekolah,”pungkasnnya.
