Reporter : BL. Mayabubun
TERNATE, AM.com–Konstalasi politik ditubuh partai Golkar provinsi Maluku Utata sudah kian terang, pasalnya partai berlambang pohon beringin yang sedang diterpa isu penggulingan kepemimpinan ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Alien Mus sudah masuk babak puncak. Bahkan Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) telah disuarakan sebagai akhir ‘dinasti Mus’ dalam partai Golkar.
Pasalnya, selain ketua DPRD Provinsi Maluku Utara itu bakal dilengserkan, AHM yang juga mantan ketua DPD I Partai Golkar bakal ‘pecat’ dari partai peninggalan Orde Baru tersebut pasca ditetapkan sebagai tersangka AHM yang juga calon gubernur Maluku Utara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Jumat (17/3/2018). Jika demikian, bagaimana dengan nasib Aliong Mus yang saat ini sebagai ketua DPD II Partai Golkar kabupaten Pulau Taliabu jika Musdalub dapat dilaksanakan?.
Informasi penggulingan Ketua DPD Partai Golkar ini dibuktikan dengan kehadiran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Maluku Utara untuk melakukan verifikasi sejumlah kebijakan Alien Mus malalui rapat tertutup bersama DPD II, Pimpinan Ranting maupun pemgurus DPD I Partai Golkar Maluku Utara di Grand Dafam Hotel Ternate, Senin (19/3/2018).
Kepada wartawan usai pertemuan tertutup itu, Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP Partai Golkar Taufik Hidayat mengatakan, kehadiran DPP Partai Golkar merupakan langkah awal menuju Musdalub DPD I Golakr Malut dengan melakukan ferivikasi sejumlah permohonan DPD II Partai Golkar Se-Maluku Utara. Olehnya itu sesuai standar yang dimiliki DPP partai Golkar menyelesaikan masalah adalah melakukan ferivikasi turun langsung ke lapangan atau memanggil ke Jakarta sehingga yang dilakukan DPP saat ini melalui jalur turun langsung ke lapangan untuk mengecek langsung keberadaan sesuai permintaan dari DPP Golkar dan Ormas-Ormas.
Sehingga itu, Kata Dia, apa yang menjadi keluhan tingkat bawah akan disimpulkan untuk diambil keputusan, karena hasil ferivikasi itu diputuskan di tingkat DPP tidak dalam forum pertemuan di tingkat bawah seperti dilakukan tersebut.
Namun demikian, baginya suatu masalah itu harus diselesaikan secara hukum benar dan secara politik juga jika secara hukum benar tetapi secara politik juga harus dipertimbangkan. Di forum rapat, lanjutnya, DPP hanya menyerap seluruh inforamasi karena dari DPD II menyampaikan keinginannya untuk melakukan Musdalub, untuk itu DPP mengecek langsung ke lapangan seperti apa yang menjadi masalah di DPD I Partai Golkar Maluku Utara maupun di DPD II.
“Kedatangan kami menyerap itu semua lalu menyimpulkan kemudian memberikan sikap yang secara pasti dan dimulai dari kehadiran ini sudah satu langkah yang diambil,”terangnya.
Dosentil terkait dengan adanya mosi ketikdakpercayaan DPD II terhadap kepemimpinan Alien Mus, Ia menegaskan dalam pertemuan DPP dan DPD itu tidak ada keputusan apa-apa, pihaknya hanya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak.
“Tidak ada mosi ketidak percayaan terhadap ketua DPD I, namun dari hasil pertemuan itu, DPD II mendesak agar harus ada semacam Musdalub, dan kehadiran kita ini untuk menyerap semua itu lalu nanti disimpulkan dan mengambil sikap secara pasti, dan dari kehadiran ini sudah menunjukan langkah bahwa pasti akan dilakukan Musdalub,”pungkasnya.
Sementara itu, mantan ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) Samad Moid mengatakan, sesuai dengan laporannya ke DPP tentang Musdalub yang dilakukan 10 menit oleh DPD I dibawah kepemimpinan Alien Mus kemudian menggantikan dirinya dengan Zakir Mando (wakil bupati Halmahera Barat). Olehnya itu, Samad mengaku, disampaikan kronologis seperti yang diberitakan sebelumnya sehingga diminta tanggapan dari DPD I yang diwakili oleh Sekretaris DPD I Hamid Usman yang kebetulan Hamid yang memimpin rapat Musdalub saat itu, sehingga Hamid Usman juga mengakui bahwa apa yang disampaikan memang benar hanya dirinya tidak bisa berbuat apa-apa karena AHM adalah Korwil Indonesia Timur sehingga ia mengikuti perintahnya.
Ia membeberkan, DPP sangat menyayangkan Musdalub yang tercepat di seluruh Indonesia hanya DPD II Halbar. “tolong hal seperti ini jangan terulang lagi bahkan dikatakan Musdalub yang dilakukan inkonsitusional, jadi arahan DPP akan dipulihkan kembali,”terangnya.
Sedangkan Sekretaris DPD I Golkar Hamid Usman kepada wartawan juga membenarkan apa yang disampaikan oleh DPD II Halbar sudah disampaikan ke DPP. Sehingga itu dirinya menyerahkan persoalan tersebut ke DPP. bahkan dikatakan Hamid apa yang disampaikan Samad Moid kronologisnya memang benar sesuai fakta yang terjadi. meski begitu, baginya keputusan yang diambil itu mendesak sehingga diserahkan semua ke DPP. diakuinya Musdalub di DPD II Halbar memang dilaksanakan secara tiba-tiba karena itu dilaksanakan tidak direncanakan itupun karena konsolidasi dan sosialisasi sehingga dilakukan itu.
Kata dia, Musdalub itu sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan jutlak 05 sesuai aturan kemudian karena keadaan politik yang memaksa pada saat itu maka harus dilakukan Musdalub soal alasan politik itu sampai kapanpun dirinya tidak akan ungkapkan setingkat rapat DPP pun tidak diungkapkan. “saya sudah bilang berulang-ulang kesalahan ini saya tidak mau ungkapkan, apapun anda tanyakan saya tidak mau ungkapkan kan saya sudah sampaikan ke DPP seluruh dokumen”akunya.
Sedangkan, sambung Usman terkait dengan pergantian ketua DPD I Alien Mus pihaknya serahkan sepenuhnya ke DPP ,sebab, DPD II sudah serahkan semuanya ke DPP nantinya DPP akan menunjuk Pelaksana tugas (Plt) atau langsung melakukan Musdalubpun harus ada Plt. “Jadi apapun yang sudah dilakukan oleh DPP tapi sudah menjadi bahwa tidak mengganggu Pilgub semuanya komitmen untuk memenangkan Pilgub AHM-Rivai”jelasnya.
Meski begitu belum disampaikan oleh DPP akan dilaksanakan Musdalub minggu ini atau kapan belum dijadwalkan nanti itu kewenangan DPP. “yang pasti Musdalub sudah pasti”tukasnya.
Menurutnya, Musdalub atau Musda itu tetap dilakukan namun semua diserahkan ke DPP. “Manti dilihat apakah pasnya Musda atau Musdalub karena Musda itu bisa dilakukan sebelum Munas atau sesudah Munas,”pungkasnya.
