Reporter : BL. Mayabubun

TERNATE, AM.com–Pertumbuhan ekonomi provinsi Maluku Utara terus bergarak naik. Tahun 2017 6,8 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 5,77 persen. Dari sisi produksi, hampir semua lapangan usaha didorong dengan pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha indutri pengolahan yang tumbuh sebesar 32,13 persen.

Sementara untuk sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen ekspor luar negeri yang tumbuh sebesar 716,56 persen.
Pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang subur dengan jumlah penduduk relatif sedikit, menjadi perhatian Menteri Keuangan Republik Indonesia (Menkeu RI) Sri Mulyani Indrawati untuk mendorong peningkatan perekonomian Maluku Utara melalui investasi luar negeri. Sebab, jika pertumbuhan ekonomi terus meningkat seperti itu, maka ketertarikan investor baik luar negeri maupun dalam negeri untuk berinvestasi di Maluku Utara. Demikian disampaikan Sri saat ditemui wartawan di Grand Dafam Hotel Ternate, Rabu (7/3/2018).

Diketahui, kedatangan meneteri Keuangan RI ini didampingi 7 Dirjen Kemenkeu disambut dengan Joko Kaha, upacara adat Maluku Utara di Bandara Sultan Babullah Ternate sekira pukul 16.30 WIT, sebagai tanda injak kaki pertama tamu-tamu penting di bumi Moloko Kie Raha. Dimana Menteri dijemput langsung Plt Gubernur M. Natsir Thaib, Rektor Unkhair Prof. Dr. Husen Alting SH., MH. Kanwil Perbendaharaan Edwar U. Nainggolan, kepala Bank BI Dwi Tugas Waluyanto, Kapolda Malut Brigjen (Pol) Achmat Juri, Ketua Deprov Alien Mus, Plt Wali Kota Ternate H. Abdullah Taher, Dandim 1501 Ternate Letkol Inf. Rajak Rangkuti dan Forkompimda Kota Ternate.

Kepada wartawan, Sri Mulyani menuturkan, setelah berbincang-bincang dengan gubernur M. Natsir Thaib serta ketua Deprov Alien Mus terkait dengan indeks prestasi masyarakat paling bahagia dan pertumbuhan ekonomi paling tinggi di Indonesia. Cukup dijadikan dasar kesuksesan pemerintah daerah untuk diberikan pengharhlgaan dengan capaian pertumbuhan ekonomi diatas rata-rata nasional dan dengan penduduk relatif sedikit.

Itu berarti, menurut Dia, provinsi Maluku Utara memiliki daya tarik investor untuk berinfestasi. Sebab, sesuai masukan dari Bea Cukai maupun pemerintah daerah dalam upaya untuk melakukan ekspor secara langsung. “Mulai dari ikan, produk hasil laut, termasuk percepatan peningkatan perhubungan udara, itu adalah sesuatu yang diharapkan agar terus dikembangkan,”ujarnya.

Lanjutnya, mantan direktur pelaksana bank dunia ini, bahwa para infestor daerah bisa saja mengundang para pemodal dari luar, namun tetap diharapkan putra-putri daerah ini bisa mengembangkan potensi daerah. “Tentunya selain produksi pertambangan,”tukasnya.

Menurut dia, dari potensi yang dimiliki Maluku Utara tentunya yang harus dilakukan pemerintah daerah adalah, bagaimana menciptakan masyarakat yang trandnya live start hidup makin sehat dan untuk hidup makin sehat itu, produk dari laut yang bersih merupakan salah satu favorit dan permintaan baik dalam negeri maupun luar negeri itu pasti meningkat.

Artinya, kata Dia, Maluku dan Maluku Utara memiliki posisi daya tarik yang sangat strategis untuk bisa menjadi salah satu penyuplai dari trand perkembangan dunia dimana permintaan hasil laut sangat tinggi. Tentu hal ini perlu ditunjang dengan baik itu modal atau hubungan network dan akses stabilitas. “Kalau kita lihat dari mulai udara, laut dan darat sehingga dia bisa mengkonek antara tempat produksi dengan tempat penanganan yaitu adalah barang yang mudah rusak di ikan, maka perlu ditangani secara baik agar biar sampai levell konsumen tetapi dia masih tetap segar,”ungkapnya.

Meski begitu, ketika disentil terkait dengan Maluku Utara masuk dalam daftar daerah termahal, namun Maluku Utara tidak ada tunjangan kemahalan. Diakui Sri Mulyani, Provinsi Maluku Utara yang berada di perbatasan langsung dengan negera terluar maka provinsi Maluku Utara mendapatkan tunjangan kemahalan untuk daerah perbatasan. “Tadi pak Kapolda juga mengaku mendapat tunjangan kemahalan untuk daerah yang melayani perbatasan untuk berbagai bidang selama ini seperti dokter dan pendidikan,”katanya.

Dikatakan pula, itu juga Kemenkeu telah memasuki unsur dari sisi tunjangan kemahalan, itu lantara tu porsi dari Pemerintah pusat yang sudah cukup lama menerapkan di Republik Indonesia. “daerah-daerahnya berbedabeda sehingga tingkat kesulitannya juga berbeda-beda,”pungkasnya.