spot_imgspot_img

Warga Akekolano Desak Pemkot Tikep Perjelas Status Tanah Kantor BP4K

SOFIFI, AM.comLambannya upaya penyelesaian status tanah kantor BP4K oleh Kepala Desa (Kades) Akekolano, Junaidi Sangkop berujung dengan kekecewaan warganya sendiri. Ini karena sejak dilayangkan surat rekomendasi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Akekolano tertanggal 11 Oktober 2015 silam dengan maksud meminta agar masalah tersebut ditindaklanjuti ke Pemerintah Kota Tidore Kepulauan (Tikep), malah digantung begitu saja oleh Pemerintah Desa dibawah kendali Junaidi Sangkop.

Saking kecewanya, warga lantas mendesak Wali Kota Tikep Capt. Ali Ibrahim maupun Wakil Wali Kota Muhammad Sinen untuk segera mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah tersebut. “Dua tahun lebih masayarakat menunggu kepastian akan penyelesain status tanah itu, tapi lagi-lagi aspirasi masyarakat ini tidak dihiraukan oleh kepala desa, ada apa sebenarnya,”ungkap ketua BPD Akekolano, Arman Sangaji saat ditemui, Jumat (2/3/2018).

Sebelumnya dipenghujung tahun 2015 silam atau tepatnya di bulan Oktober, persoalan ini mencuat ke publik setelah warga dan BPD desa setempat mengeluarkan mosi tidak percaya lewat media massa menuntut agar Pemkot Tikep segera mengembalikan hak kepemilikan tanah atas kantor BP4K Kecamatan Oba Utara. Persoalan hak kepemilikan tanah kantor BP4K bermula ketika tiga mantan kepala desa, masing-masing, Harun Baud, Mahmud Saman dan Abdullah Biji serta BPD desa setempat mengadakan rapat bersama pada 6 Oktober 2015 silam.

Rapat itu, kata Arman, menghasilkan beberapa poin penting yakni status tanah gedung kantor BP4K dan sisa lahan persis disebelah utara berbatasan dengan gedung pusat rehabilitasi narkoba yang belakangan diduga telah berpindah tangan ke oknum tertentu adalah milik desa yang dipinjamkan untuk kebun percontohan Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan Oba kabupaten Halmahera Tengah (Halteng) waktu itu. Kantor BPP kecamatan Oba itu kemudian kini dikenal dengan nama kantor BP4K kecamatan Oba Utara setelah peralihan dari Halteng ke kota Tikep saat ini.
“Saksi hidup juga masih ada, bahwa jelas tanah itu adalah tanah bekas garapan warga untuk kepentingan pertanian warga sendiri bukan milik Pemerintah yang dipinjamkan kepada warga, namun setelah masa peralihan ini berubah status, kok aneh,”tanya Arman.

Ia menjelaskan, sumber yang memperkuat fakta bahwa lahan tersebut adalah milik warga desa. Dimana, lanjut Dia, pada periode tahun 1945 dimasa kepala desa Ahmad Antarani dan tahun 1971, dimasa pemerintahan Kauka Doguru, warga serta Pemerintah Desa setempat berinisiatif membuka lahan serta membentuk kelompok tani untuk menggarap lahan yang kini ditempati kantor BP4K Kecamatan Oba Utara itu.

”Dari garapan pertanian diatas tanah itulah hasilnya kemudian dijual dan uangnya dipakai untuk membangun kantor desa dan gedung pertemuan warga serta sekolah tingkat dasar (SD), nah dari situ saja sudah jelas bahwa tanah itu adalah milik desa, untuk itu saya mendesak kepada Pemkot untuk secepatnya menyelesaikan kekisruhan ini agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,”tukasnya.

Selain itu fakta mengenai hak kepemilikan tanah diatas kantor tersebut, kata Arman, juga diuraikan oleh pengakuan warga misalnya ditahun 1985, lokasi pertanian kelompok tani desa Akekolano ini selanjutnya dipinjamkan kepada Pemkab Halteng oleh Kepala Desa saat itu yakni Abdullah Antarani untuk didirikan kantor BPP Kecamatan Oba dengan syarat pinjam pakai. Ironisnya, dimasa Pemerintahan Halteng hingga peralihan ke Kota Tikep, status lahan tersebut sama sekali tidak disebutkan muasalnya.

Berikutnyanya, pada tahun 1986 sampai dengan tahun 1991 Pemerintaha Desa Akekolano saat itu dipimpin oleh Harun Baud berhasil mengembalikan sebagian aset warga berupa tanah ini seluas 2,5 hektar setelah dikapling oleh mantan Bupati (Alm) Malawat, pemberian pimpinan Desa sebelumnya. Tanah ini kemudian dialihkan untuk lokasi perkebunan milik Masjid seluas 1,5 hektar dan lokasi perkebunan milik Gereja seluas 1 hektar. Belakangan, sebagian dari tanah seluas 1,5 hektar yang dikelola Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Al-Muttaqin desa itu rencananya akan dijual perkapling oleh panitia pembangunan masjid atas kesepakatan bersama dengan seluruh jamaah muslim yang disetujui oleh Pemdes Akekolano.Uang dari hasil penjualan tanah ini dipakai untuk pembangunan lanjutan Masjid baru yang letaknya tidak jauh dari lokasi Masjid lama (tua). Sementara sisa tanah yang tidak dijual dipakai untuk lahan pekuburan warga muslim.

Begitupun pada tahun 1992 sampai dengan tahun 2001 dimasa pemerintahan Mahmud Saman pada kurun waktu 2002 hingga 2013 dimasa kepala desa Abdullah Biji serta pemerintahan Junaidi Sangkop saat ini,status kepemilikan lahan kantor BP4K kecamatan Oba Utara serta lahan yang diduga telah berpindah tangan ke oknum-oknum tertentu itu sampai sekarang tidak jelas disebutkan oleh Pemerintah apakah dibeli ataukah masih milik desa yang dipinjamkan ke Pemerintah Kota.

“Anehnya setelah peralihan tidak disebutkan apakah sudah dibeli alias bayar atau masih milik desa, sedangkan lahan yang kami duga sudah dipatok oleh oknum tertentu itu apakah ini dibayar atau tidak,kalau ada pembayaran, kepada siapa tanah itu dibeli sampai sekarang tidak ada satupun administrasi atau surat yang menerangkan jika lahan yang dipatok oknum tertentu itu dibeli dari pihak warga atau desa, kami harap ada perhatian Walikota Ali Ibrahim dan Wawali Muhammad Sinen agar mampu merasionalkan persoalan ini, saya yakin bahwa kedua masih berpihak kepada warga jelata, bahwa keduanya masih menjadi pembela hak-hak warga ketika warganya sedang dirudung masalah, namun jangan salahkan warga jika masalah ini tidak secepatnya diselesaikan, saya yakin pasti muncul keraguan dan tanda tanya warga bahwa dimana pemimpin kita, dimana letak keberpihakannya, dan dimana nuraninya ketika warganya membutuhkan,”pungkas Arman.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL