Kadikbud Kota Ternate Imbau Guru Tidak Terlibat Politik Praktis

Reporter : Dirman Umanailo


TERNATE, AM.comKeterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) bukan menjadi rahasia umum lagi. Bahkan, sanksi bagi PNS yang terlibat politik praktis boleh dibilang cukup berat. Sehingga itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kakbud) Kota Terante, Ibrahim Muhammad menghimbau agar para guru di kota Ternate untuk tidak terlibat politik praktis pada momentum pemilihan gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara tahun 2018.

Ketegasan ini disampaikan saat, pelaksanaan kegiatan workshop Rencana Kerja Sekolah (RKS) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) pada, Kamis (1/3/2018). “Jika kedapatan atau adanya laporan guru-guru terlibat politik praktis, maka guru yang bersanhkutan akan diberi sanksk tegas sesuai Peraturan Pemerintah nomkr 53 tahun 2010 tentang Disiplin Kepegawaian,”tegasnya.

Dikatakan, Pilgub Maluku Utara sudah kian dekat dan suhu politik juga sudah semakin memanas. Sehingga itu, dengan kondisi ini PNS juga ikut terlibat dalam politik praktis. Sebab kata dia, saat ini Bawaslu Maluku Utara telah memasukan beberapa nama PNS lingkup Pemerintah Kota Ternate di KASN.

“Saya ingatkan kepada guru-guru, kalau ada laporan bahwa guru-guru juga terlibat salam politik praktis, maka saya akan memberikan sanksi sekaras mungkin kepadanya,”ancamnya.

Lebih jauh Ibrahim menekankan agar, jangan sekali-sekali pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengajak PNS terutama guru-guru melakukan politik praktis.

“Terutama guru yang harus ditekankan untuk melakukan politik praktis. olehnya itu, dalam PP 53 itu sudah jelas sanksinya,”imbuhnya sembari mengingkat agaf para guru tidak terprovokasi untuk terlibat pada Pilgub Maluku Utara yang jjga diikuti oleh Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman.

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA