Reporter : BL. Mayabubun

TERNATE, AM.com-Terhitung sejak dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI,mGamawan Fauzi pada 5 Mei 2014, masa bakti pemerintahan KH. Abdul Ghani Kasuba dan Ir. H. Muhammad Natsir Taib (AGK-MANTHAB) sebagai Gubernur dan wakil gubernur telah melewati fase tahun ketiga pelaksanaan pembangunan penyelenggaraan pemerintahan provinsi Maluku Utata untuk masa bakti 2014-2019.

Pembangunan yang telah dilakukan oleh pemerintahan AGK-Mantab telah menyentuh seluruh aspek pembangunan, maupun aspek Kesejahteraan Masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam buku dengan judul TIGA TAHUN PEMBANGUNAN MALUKU UTARA CINTA, yang dilounching, Senin (12/2/2018).

Dilihat dalam buku tersebut, Pertumbuhan Produk Regional Domestik Bruto (PRDB) provinsi Maluku Utara setiap tahunya mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 sebesar 24.042.076,7 juta rupiah, pada tahun 2015 sebesar 26.640.7840.785,9 juta rupiah, menjadi 29.165.227,9 juta rupiah pada tahun 2016, dan pada Triwulan II tahun 2017 sebesar 7.919,5 miliar rupiah.

Laju pertumbuhan ekonomi sejak tahun 2014 sebesar 5,49 persen san peningkat pada tahun 2016 tumbuh 5,77 persen. Kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan masih mendominasi perekonomian Maluku Utara, sekitar 24,96 persen nilai tambah dari aktifitas perekonomian di Maluku Utara tahun 2016 dihasilkan oleh aktifitas perekonomian dikategori pertanian, kehutanan dan perikanan.

Sementara penurunan kemiskinan provinsi Maluku Utara telah berhasil mengurangi tingkat kemiskinan ekstrem dari 10,36 persen pada maret 2009 menjadi 6,35 persen pada maret 2017.

Angka pengangguran di Maluku Utara dapat dilihat pada keadaan ketenagakerjaan pada bulan Februari 2017 menunjukan adanya peningkatan jumlah angkatan kerja, peningkatan jumlah penduduk yang bekerja dan penurunan yaitu sebanyak 1,1 ribu orang jika dibandingkan keadaan Februari 2014. Dalam tiga tahun terakhir terjadi penurunan PTP sebesar 0,83 persen.

Itu dikarenakan indeks pembangunan manusia teru tumbuh dan memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat capaian pembangunan manusia, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan. Status pembangunan manusia di provinsi Maluku Utara menunjukan peningkatan setiap tahunnya. Dimana Indeks Pembangunan Manusia provinsi Maluku Utara tahun 2013 sebesar 64,78 terus meningkat menjadi 66.63 pada tahun 2016.

Gubernur dan wakil gubernur dalam tiga tahun ini terus meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat, seperti dibidang pendidikan
Angka partisipasi sekolah terus meningkat dari tahun ke tahun sejak tahun 2013 sampai tahun 2016 sesuai peningkatan diatas rata-rata nasional. Dimana peningkatan yang dialami pada tahun 2015, 2016 dan tahun 2017 pemerintah provinsi Maluku Utara telah menyalurkan bantuan yang disesuai yang dibutuhkan mulai dari sarana dan prasarana pendidikan, beasiswa pendidikan.

Aspek ini mencakup urusan pendidikan. Namun, dalam ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, bahwa pendidika menengah dan keguruan menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi. Pada tahun 2016 jumlah sekolah menngah sebanyak 353 terdiri dari 177 SMA, 110 SMK dan 66 MA. Jumlah guru 3.660 dan jumlah siswa 28.781. Rasio guru per siswa untuk SMA pada angka 6,72, SMK 9,30 dan MA pada angka 6,72. Sementara untuk perguruan tinggi terdapat 21 perguruan tinggi di Maluku Utara baik negeri mapun swasta.

Tingkat pendidikan diploma dan sarjana di tahun 2015 sebanyak 414 orang dan di tahun 2016 sebanyak 1300 orang. Magistet (S2) di tahun 2015 sebanyak 160 orang dan di tahun 2016 sebanyak 200 orang, program doktor (S3) di tahun 2015 sebanyak 62 orang dan di tahun 2016 sebanyak 100 orang. Sedangkan untuk tuhas akhir studi S2 di tahun 2015 sebanyak 110 orang dan tugas akhir S3 di tahun 2015 sebanyak 14 orang. Total di tahun 2015 690 orang dan di tahun 2016 sebanyak 1600 orang.

Dibidang kesehatan melalui dinas keaehatan telah mendorong peningkatan ketersediaan fasilitas kesehatan, ketersediaan pelayanan kesehatan melalui rehabilitasi rumah sakit, pengadaan alat-alat rumah sakit, peningkatan mutu penggunaan obat dan pembekalan kesehatan, penyuluhan pola hidup sehat, dan peran serta masyarakat dibidang kesehatan, pembangnan sanitasi kesehatan masyarakat.

Untuk keteraediaan sarana pelayanan kesehatan rujukan di provinsi Maluku Utara meliputi 21 Rukah Sakit. Selain itu untuk sarana pelayanan kesehatan dasar dan jaringannya telah terdapat sebanyak 132 buah Puskesmas, yang terdiri atas puskesmas perawatan sebanyak 31 unit dan puskesmas non perawatan sebanyak 101 unit, Posyandu sebanyak 1.545 buah, klinik sebanyak 3, serta Polindes sebanyak 419 buah.

Sementara untuk target pembangunan infrastruktur jalan oleh gubernur Maluku Utara dan wakil gubernur Maluku Utara yang tekah dicapai sejak tahun 2014 hingga tahun 2017, yakni pembangunan lingkar Halmahera, Morotai, Kepulauan Sula dan Pulau Taliabu, Kota Sofifi Serta KotaTernate dan Tidore. Total Panjang Jalan yang menjadi wewenang propinsi sesuai SK Gubernur No 227 tahun 2016 tanggal 28 Maret 2016 adalah 1276,8 KM terdiri dari yang telah diaspal/penetrasi/macadam 346,25 Km, dalam kondisi telford/kerikil 270,02 Km dan yang masih dalam kondisi jalan tanah/belum tembus 642,53 Km. kondisi kemantapan sampai saat ini 26,25%.

Sementara untuk tenaga kerja di Maluku Utara pada tahun 2016 yang bekerja di perusahaan sebanyak 14.899 orang dan terserap di 4.519 perusahaan yang tersebar di labupaten dan kota.

Upah Minimum Provinsi (UMP) juga meningkat setiap tahun dimana pada tahun 2013 sebesar Rp1.200.622, tahun 2014 sebesar Rp1.440.000, tahun 2015 sebesar Rp1.577.000, tahun 2016 sebesar Rp1.881.000 dan pada tahun 2017 mengalami peningkatan menjadi Rp1.975.000 dengan angka pertumbuhan 17,49 persen. Dalam upaya peningkatan ketenagakerjaan pemerintah provinsi terus mendorong peningkatana mutu tenaga kerja.

Sedangkan untuk, perkembangan kinerja investasi di Maluku Utara pada tahun 2014 penanaman modal dalam negeri (PMDN) total realisasinya sebesar Rp4,3 triliun lebih, pada tahun 2015 total realisasi sebesar Rp4,6 triliun lebih, pada tahun 2016 total realisasi investasi sebesar Rp6,2 triliun lebihpada tahun 2017 sampai triwulan II total realisasi 1,6 triliun lebih.

Sedangkan untuk nilai realisasi penanaman modal asing (PMA) pada tahun 2013 adalah sebesar Rp1,92 miliar, pada tahun 2014 realisasi sebesar Rp893 miliar dan pada tahun 2015 realisasi investasi sebesar 2,58 triliun.
Untuk bidang komunikasi dan informastika dijadikan sebagai isu-isu disetia daerah, kini sejak tahun 2015 pemerintah provinsi terus berinovasi dalam implementasi program e-goverment yang menjadi e-maluku utara smart provinsi.

Dengan implementsi proses pengelolaan pemerintahan berbasis tata kelola berteknologi komunikasi dan informasi dalam pelayanan masyarakat pemerintah provinsi terus memperluas jaringan komunikasi seluler dengan kegiatan-kegiatan pembangunan tower di daerah yang belum terjangkau jaringan telekomunikasi seluler. (bersambung)