Reporter : Dirman Umanailo
Editor : Budiman L. Mayabubun
TERNATE, AM.com-Gubernur Provinsi Maluku Utara KH. Abdul Ghani Kasuba (AGK) kembali ingkar janji. Betapa tidak, sebanyak 345 Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) se-Provinsi Maluku Utara terancam tidak di gaji selama dua bulan sebab dana hiba kepada Bawaslu yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi pada Senin (29/1/2018) tak kunjung dicairkan hingga Rabu (31/1/2018).
Mirisnya, surga telinga yang dijanjikan tersebut tidal cairkan malah orang nomor satu di Maluku Utara ini lebih road show alias kunjungan kerja ke kabupaten/kota untuk pencitraan menuju pemilihan gubernur provinsi Maluku Utara untuk periode selanjutnya.
Tak tanggun-tanggung saat itu, Gubernur KH Abdul Ghani Kasuba mengaku dihadapan KPU serta Bawaslu pada saat Rapat Koordinasi bersama stakeholder dan instansi terkait untuk segera mencairkan sisa anggaran baik Bawaslu, KPU maupun Keamanan akan tetapi pada akhirnya hanya sebatas bicara.
Begitu pula dengan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muabdin Radjab juga mengaku hal yang sama namun ternyata sampai saat ini tidak akhir bulan tidak dicairkan.
“Pekan lalu waktu pertemuan antara Pemprov dan Bawaslu maupun KPU, Pemprov sendiri yang mengaku bakal mencairkan sisa anggaran untuk pendanaan tahapan pemilihan gubernur (pilgub) di 27 mendatang,” kata Kepala Sekretariat (Kasek) Bawasalu Malut Irwan M. Saleh kepada wartawan, Rabu (31/1/2018).
Kata dia, Dari 345 anggota Panwascam, yang terdiri dari 115 Kecamatan se-Malut, dengan strukturnya 1 orang Ketua dan 2 orang anggota. Masing-masing dengan gaji yang berbeda-beda, yakni Ketua sebesar Rp. 1.850 dan anggota sebesar Rp. 1.600 000.000.
“Tentu kita membutuhkan anggaran sebesar Rp. 1,56 miliar untuk bayar gaji Panwascam yang tertunda sejak Desember dan Januari,”ucap Irwan.
“Anggaran untuk Bawaslu yang belum dicairkan sebanyak Rp. 58 miliar. Pemprov janji hari ini (kemarin red) bakal mencairkan sebagian. Tapi sampai sekarang tidak ada kabar sama sekali,”sesal Irwan.
Tentunya lanjut Irwan, terhambatnya gaji Panwascam ini sangat pengaruh terhadap kerja mereka saat mengawasi tahapan pilgub. “Kita berharap Pemrov dapat memahami supaya secepatnya mencairkan anggaran yang di janjikan. Karena tahapan makin hari makin dekat, jelas butuh kerja yang intens terhadap pengawas tingkat bawah,”i.
Sekadar diketahui, anggaran Bawaslu yang awalnya diusul Rp. 77 miliar lebih,namun karena kondisi keuangan daerah yang tidak begitu mendukung, maka Bawaslu memutuskan untuk pangkas honornya para pimpinan selama 1 tahun sebesar Rp. 3,5 miliar. Sehingga tersisa Rp. 74 miliar anggaran pilgub secara keseluruhan di Bawaslu Malut.(tr-6).