Keterlibatan ASN Pengaruhi Elektabilitas Bur-Jadi

Arman Panigfat : Ketegasan Penyelenggara Harus Dibuktikan

TERNATE, AM.comKeterlibatan Aparatus Sipil Negara (ASN) sudah mulai bermuculan, bahkan sudah secara terang-terangan terlibat dalam politik praktis. Buktinya, sejumlah pimpinan SKPD dan puluhan PNS lingkup Pemerintah Kota Ternate terlibat konvoi penjemputan Bakal Calon (Balon) Gubernur dan wakil gubernur provinsi Maluku Utara, Burhan Abdurrahman dan Ishak Jamaludin (Bur-Jadi), Rabu (6/12/2017).

Menanggapi adanya keterlibatan ASN, saat penjemputan Bur-Jadi itu, akan ditindak oleh oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara. “Kita akan cek bukti-bukti ke Panwas Kota Ternate. Apabila kedepatan bukti-bukti atas keterlibatan PNS, maka yang jelas kita akan tindak. Proses yang nanti digunakan melalui peraturan kode etika,”kata Ketua Bawaslu Malut, Muksin Amrin.

salah satu kadis di Pemkot Ternate saat konvoi pasangan Balon Bur-Jadi di Pantai Kota Baru

Menurut Dia, keterlibatan ASN tersebut dapat diproses melalui Panwas dan juga Bawaslu. “Kalau misalnya Panwas yang temukan, maka Panwas bisa langsung memprosesnya. Saya juga sudah sampaikan ke Panwas agar pantau kegiatan yang dilakukan oleh Bur dan Ishak ini,”ungkapnya.

Selain orangnya yang terlibat, lanjutnya, Bawaslu juga ingatkan ke Panwas agar melihat juga fasilitas negara yang dipakai untuk kegiatan-kegiatan politik. “Saya tidak akan biarkan jika ada pelanggaran, karena dibiarkan maka yang jelas akan menjadi penyakit,”ujarnya.

salah satu Kepsek SMP di Kota Ternate, saat penjemputan Bur-Jadi di Bandara Sultan Babullah Ternate

Sementara itu, menurut magister ilmu komunikasi politik Universitas Merchu Buana Arman Panigfat kepada www.aspirasimalut.com menuturkan, keterlibatan ASN disebabkan lemahnya ketegasan penyelenggara untuk memberikan sanksi hukum. Sebab, sudah sangat jelas penegasannya dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. “Dasar hukum sudah jelas agar ASN atau PNS tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Keterlibatan PNS ini, bukan saja baru ini di konvoi Bur-Jadi namun sudah terjadi sejak sebelumnya. Itu karena belum ada ketegasan dari penyelenggara untuk memberikan sanksi yang nyata bagi PNS yang terlibat,”ungkap Arman.

Disebutkan, kurangnya ketegasan penyelenggara pemilihan ini, nantinya akan berdampak negative bagi kandidat tertentu. Seperti, saat konvoi penjemputan Bur-Jadi, jika tidak ada ketegasan kepada oknum-oknum PNS ini, maka akan dimanfaatkan oleh lawan politik untuk menjatuhkan dan menyerang lawan poltik. Bahkan, tidak itu dapat mempengaruhi kinerja penyelenggara. “Itu fakta empirik yang terjadi selama ini. Jangan hanya melihat satu kasus saja, seperti Bur-Jadi, tetapi ini sudah terjadi jauh sebelum ini. Kalau demikian, maka akan terjadi Black Campaign (Kampaye Hitam) untuk menyerang,”ujarnya.

Kasat Pol. PP saat konvoi Bur-Jadi Rabu (06/12/201)

Dikatakan, keterlibatan pimpinan SKPD dalam setiap kegiatan Bur-Jadi sangat berpengaruh bagi masyarakat. Dijelaskan, ada dua indikator pengaruh keterlibatan ASN pada politik praktis, yakni keterlibatan kelapa dinas dapat mempengaruhi basis masa, karena mereka memiliki basis masa pada isntansi tertentu yang dipimpinnya.

“Dalam ilmu komunikasi politik ini cukup berpengaruh, sebab dengan keterlibatan mereka, apalagi Burhan walikota Ternate pasti punya harapan dengan keterlibatannya pimpinan SKPD maka basisnya jelas dan menarik konstituen di masing-masing instansi atau lingkungannya,”terangnya.

Akan tetapi, Dia menegaskan, dengan adanya keterlibatan ASN dapat mempengaruhi elektabiltas Burhan Abdurrahman. Sebab, Kata Arman, adanya keterlibatan ASN itu dalam aspek hukum sudah melanggar aturan, maka akan mempengaruhi elektalibatas kandidat. Hal itu lantaran, ini akan dimanfaatkan lawan politik untuk menyerang, keburukan kandidat dengan menggunakan ASN dalam berpolitik.

“Yang akan terjadi black campaign, oleh lawan-lawan politik untuk menyerang pasangan Bur-Jadi. Maka elektabiltas akan turun karena terus diserang, apalagi penyelenggara lemah. Maka ini yang akan dimanfaatkan,”ujarnya.

pns lingkup pemkot ternate

Lebih lanjut Dia mengatakan, keterlibatan kepala-kepala dinas maupun ASN itu, hanya untuk mempertahankan marwah Burhan Abdurrahman selaku walikota Ternate.

“Mereka menganggap ini kandang mereka, makanya mereka mau tunjukan kepada kandidat lain bahwa Ternate ini basisnya milik mereka. Mereka juga tidak mau kehilangan muka, kalau tidak mau kalah di kandang sendiri. Makanya, meraka mau tunjukan jika pemilihan besok, maka pemenangnya di kota Ternate sudah pasti Burhan Abdurrahman akan menang,”jelasnya.

Dia menambahkan, meski melanggar aturan, pengaruhnya tidak teralalu fatal adanya keterlibatan ASN dalam konvoi Bur-Jadi.

“Sekalipun menabrak aturan, ini tidak terlalu fatal, orang yang terlibat di Pilgub bukan saja saat Haji Bur tapi PNS yang terlibat sejak dari dulu. Bahkan ini yang sering yang diperlihatkan. Makanya penyelenggara harus tegas, sehingag tidak ada lagi yang terlibat. Ini juga bagian dari penggiringan opini,”tandasnya.

pns lingkup pemkot ternate terlihat saat penjemputan {aslon Bur-Jadi

Sehingga itu, Ia berharap agar penyelenggara Bawaslu dapat menerapkan hukum, sehingga ketegasan sanksi kepada ASN yang terlibat benar-benar diberikan, dan menjadi efek jerah. “Harus ada ketegasan sanksi-sanksi kepada meraka, kalau tidak ini akan terus jertadi hingga saat kampaye dan bahkan saat pencoblosan nanti,”pungkasnya. (nan/blm)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA