SANANA, AM.com–Pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) dipastikan molor. Betapa tidak, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat tidak menggubris surat pemberitahun pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tertanggal 30 Oktober 2017 lalu. Sehingga itu, pengesahann APBD tahun anggaran 2018 dipastikan akan molor, karena tidak ada respon dari DPRD.
Sekretaris Dewan (Sekwan) Abd Kahar Panigfat ketika dikonfirmasi soal terhambatnya pembahasan KUA-PPAS tersebut, melalui Handphone, Minggu (3/12/2017) menyebutkan, molornya pembahasan KUA-PPAS molorlanataran Banggar DPRD tidak menggubris penyampaian pembahasan KUA-PPAS dengan nomor surat nomor : 009/823/Setda-KS/X/2017 Perihal Pemberitahuan. “Sudah sebulan lebih surat dari pemerintah daerah dilayangkan namun tidak ada tanggapan balik dari DPRD. itu artinya pemerintah daerah yang tidak serius tapi DPRD inilah sampai sekarang tidak merespon terkait surat pemberitahuan yang disampaikan pada tanggal 30 Oktober 2017 lalu”ujar Kahar.
Lanjut Sekwan jadi persoalannya ini ada ditingkat DPRD bukan lagi di pemerintah daerah, palnya pemerintah daerah telah melalukan tahapan tersebut, dan sampai sekarang sudah satu bulan lebih namun DPRD tidak menanggapi surat yang di berikan oleh pemerintah daerah.
“Jadi apabila dari pihak pihak lain seperti aktivis dan masyarakat menyatakan Pemda tidak serius, itu terbalik, pasalnya pemerintah daerah sangat seriusi pembahasan dokumen KUA-PPAS,tegasnya.
Alasan dari DPRD sendiri. kata dia,anggota DPRD beralasan masih banyak kegiatan yang harus diselesaikan. Sehingga itu, Ia beraharap agar secepatnya Banggar dapat menindak lanjuti surat masuk dari pemerintah daerah. “sebenarnya ini sudah lewat batas waktu, daerah lain suda selesai pembahasannya dan bahakn sudah disahkan APBD tahun anggaran 2018 ini,”cibirnya.(aji)
