APBD  Terbajak, KMT Malut Minta Kemendagri Sanksi Gubenur dan DPRD

SOFIFI, AM.comTerjadinya deadlock pembahasan APBD P 2017 Provinsi Maluku Utara menguatkan persepsi publik adanya ketidak harmonisan antara eksekutif dan Legislatif. Kegagalan menetapkan APBD P 2017 sekaligus merupakan preseden buruk dalam tata kelola keuangan darah. Dan yang lebih parah, dengan deadlock ini tentunya merugikan masyarakat karena APBD sebagai instrumen pembangunan justru tersandera oleh kepentingan elit. ungkap Musaddaq, Aktifis Koalisi Masyarakat Transparansi Maluku Utara (KMT-Malut), melalui release kepada redaksi www.aspirasimalut.com, Rabu (22/11/2017)

Banyak hal dalam Proses pembahasan APBD yang dilanggar oleh eksekutif maupun DPRD. Pertama, apa alasan eksekutif dan legislatif membahas APBD P 2017 di Jakarta. Ini menguatkan kecurigaan publik adanya perselingkuhan antara eksekuti dan legislatif dalam memperebutkan kue APBD untuk kepentingannya tanpa memperhatikan kepentingan rakyat. Di sisi lain, pembahasan APBD P 2017 di Jakarta menjauhkan kontrol dan partisipasi publik. Dari hasil investigasi yang dilakukan KMT Malut, terjasinya deadlock APBD P 2017 karena pemaksaan pembayaran hutang atas proyek yang dinilai gagal menyelesaikan masa kontrak. Sebetulnya hal ini tidak mesti terjadi karena sudah melalui proses perencanaan yang matang, artinya bahwa memang ada sesuatu dalam impementasi pelaksanaan anggaran yang bermaslah.

Kedua, dari sisi tahapan juga terjadi pelanggaran UU di mana eksekutif dan legislatif tidak taat aturan berdasarkan Pasal 317 UU 23 tahun 2014 bahwa Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir atau bulan September. Namun faktanya, tahapan ini dilanggar oleh eksekutif dan legislatif dengan mengabaikan aturan yang ada.

Ketiga, keterlambatan penetapan APBD Perubahan 2017 akan mengganggu jadwal pembahasan APBD Pokok 2018. Berdasarkan UU 23 tahun 2014  Pasal 312 ayat (1) Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun.

Berdasarkan aturan tersebut, praktis bahwa pembahasan APBD Pokok 2018 tersisa kurang lebih satu minggu efektif karena harus ditetapkan akhir bulan Nopember. Dengan kondisi tersebut, sudah  dipastikan penetapan APBD Pokok 2018 akan mengalami nasib yang sama dengan APBD Perubahan 2017 yakni keterlambatan. Dan kalaupun APBD Pokok 2018 dipaksakan ditetapkan maka akan menyalahi prinsip-prinsip penyusunan APBD yang transparan, akuntabel, efektif, ekonomis dan partisipatif berdasarkan Permendagri 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2018.

Buruknya tata kelola keuangan Provinsi Maluku Utara disikapi oleh Koalisi Masyarakat Transparansi Maluku  Utara (KMT Malut) dengan menyatakan ;

  1. Mendesak kepada Kemendagri untuk menjatuhkan sanksi tegas kepada DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun dengan tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
  2. Meminta kepada masyarakat utuk memberikan sanksi sosial kepada para anggota legislatif yang tidak pro rakyat untuk  tidak lagi memilih  mereka pada pemilihan legislatif tahun 2019.
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA