Reporter : Maulud Rasai
MOROTAI, AM.com–Rencana kedatangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di kabupaten Pulau Morotai, Rabu 15 November 2017 mendatang tidak lantas membuat Pemerintah Daerah (Pemda) setempat takut. Pasalnya, kedatangan pimpinan KPK di Morotai ini dijadwalkan hanya sebatas sinkronisasi antara program pusat dan daerah. “Kedatangan pimpinan KPK di Morotai pada tanggal 15 november nanti, menjadi hal yang biasa biasa saja, karena hanya mensinkronkan program mereka dengan di daerah,”jelas Asisten I Pemda Morotai Muhlis Baay ketika dikonfirmasi reporter www.aspirasimalut, minggu (12/11/2017).
Menurutnya, rencana kedatangan pimpinan KPK itu bagian dari programnya sebagai lembaga yang bertugas melakukan pencegahan adanya tindak pidana korupsi.”KPK saat ini sudah turun di sejumlah kabupaten kota di Malut, sementara jadwal untuk kunjungan di Morotai itu tanggal 15, jadi kedatangan mereka itu biasa biasa saja,”katanya.
Sebelum kedatangan pimpinan KPK, pihaknya sudah melakukan rapat internal dengan sejumlah instansi terkait, seperti, Unit Layanan Pengadaan (ULP), Kominfo, Inspektorat, Bappeda, perizinan dan lainnya. Ini dilakukan dalam rangka mendapat masukan rencana aksi maupun progres kegiatan.
“Rapat itu dalam rangka rencana aksi dan progres mulai dari ULP terkait barang dan jasa, di BKD itu terkait Sumber Daya Manusia, di Dinas Satu pintu terkait perijinan, Bappeda terkait perencanaan hingga ke progres, inspektorat sebagai pengawas internal,”terang Muhlis.
Selain itu, rapat dimaksud dalam rangka untuk mengukur sejauh mana progres pencapaian di masing-masing instansi yang akan disambangi oleh KPK.”Tahap perencanaan, masalahnya apa, kalau berbasis planing, maka hambatannya apa, SDM dan perangkatnya bagaimana, rekomendasinya apa, target capaiannya sampe di mana dan lain-lain,”tuturnya.
Ditanya terkait isu yang berkembang di masyarakat bahwa kedatangan KPK ke Morotai itu dalam rangka menindaklanjuti temuan BPK dan kasus korupsi lainnya. Mantan Kadis DKP itu membantahnya.”Kalau ada yang bilang KPK ke sini itu dalam rangka masalah korupsi atau temuan, itu tidak benar, mereka kesini hanya untuk sinkronisasi program saja Pemda dan Program mereka (KPK),”tambahnya.
