Ini Ketegasan Bupati Hendrata Soal Tapal Batas Desa

SANANA, AM.com Akhir-akhir ini persoalan sengketa tapal batas di Maluku Utara marak terjadi, bahkan sudah mengarah pada konflik antar warga dan mengakibatkan jatuh korban. Menanggapi persoalan ini, bupati kabupaten Kepulauan Sula (Kepsul) Hendrata Thes menegaskan bahwa persoalan penentuan tapal batas wilayah, kecamatan maupun desa merupakan kewenangan pemerintah.

Sehingga itu, Bupati Hendrata Thes kepada reporter www.aspirasimalut.com, belum lama ini menuturkan agar 78 desa yang tersebar di 12 kecamatan untuk tidak persoalkan tapat batas antar desa, karena itu merupakan kewenangan pemerintah dan sudah ditetapan berdasarkan undang-undang pembentukan kabupaten Kepsul maupun Perda Pembentukan Kecamatan.

“Batas wilayah itu sudah ditentukan, namun ini sangat elegan jika persoalan batas wilayah cukup diselesaikan oleh pemerintah saja. Apa bila tidak bisa diselesaikan di tingkat pemerintah desa maka akan digiring ke Pemerintah Daerah untuk memutuskan. Namun sangat baik masyarakat dan pemerintah desa duduk bersama dan selesaikan sehingga keinginan saya jangan sampai tingkat Pemerintah Daerah yang memutuskan. Sebab, kalau duduk bermusyawah, pasti akan diterima semua pihak dan mencegah konflik,”ungkap bupati.

Meski begitu, kata bupati penentuan tapal batas juga tidak bisa terlepas dari nilai historis (sejarah) dari satu daerah untuk menentukan batas wilayah. Namun, lebih bijak jika masyarakat tetap tunduk dan patuh yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sebab, apa yang menjadi kebijakan pemerintah sudah mempertimbangkan nilai historis, kultur maupun budaya yang hidup di masyarakat.

“Apa salahnya kalau torang mengiklaskan satu sama yang lain, contoh misalnya Desa si A lebih satu meter pun tidak bermasalah, yang penting kita mengiklaskan satu sama yang lain,”pintanya.

Sehingga itu, ketua DPD Partai Demokrat Maluku Utara ini berharap, jika terjadi sengketa tapal batas antar desa agar diselesaikan secara baik baik untuk menghindari konflik di warga. “Harapan saya selaku pemerintah daerah bahwa persolan ini bisa diselesaikan secara baik baik dan tidak boleh ada konflik diantara desa satu dengan desa yang lain dalam menyelesaikan persoalan tapal batas desa,”harapnya.

(aji)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA