Habiskan 20 Miliar, Event WIFT Dinilai ‘Mirip’ Festival Pulau Hiri

SOFIFI, AM.comPelaksanaan event Widi International Fishing Tournament (WIFT) di kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) oleh Pemeirntah Privinsi Maluku Utara yang menghabiskan anggaran sebesar Rp 20 miliar dinilai tidak jauh beda dengan festival Pulau Hiri. Betapa tidak, perhelatan mancing piala presiden Cup I ini yang menguras anggaran 16 SKPD, diantaranya termasuk Dinas Perikanan dan Kelautan, Satpol-PP, Dinas Kehutanan dinilai tidak memiliki dampak ekonomi bagi masyarakat Maluku Utara.

“Event WIFT sudah dilaksanakan, dalam jangka pendek tidak terlalu berpengaruh apa-apa, WIFT tidak bedanya dengan Festifal Hiri, gaungnya besar, tapi tidak berdampak apa-apa. Malah jadi bahan lelucon dari klaim event international, malah dibantah oleh Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan, bahwa WIFT bukan event berskal internasional,”ungkap Kademisi Fakultas Ekonomi Universitas Khairun Ternate, Mukhtar Adam saat dikonfirmasi Aspirasi Malut, Selasa(31/10/2017).

Bahkan, Ia menyebutkan, bahwa pelaksanaan Event WIFT Gubernur Provinsi Maluku Utara KH Abdul Ghani Kasuba hanya mempertontonkan sesuatu yang berdampak kecil bagi rakyat, tapi pengorbanan uang rakyatnya secara besar-besaran sehingga rakyat merasa dijebak dari pemanfaatan uang rakyat untuk sesuatu yang tidak bermakna bagi rakyat.

“Semestinya, dengan anggaran yang cukup besar ini dialokasikan untuk kemanfaatan pembangunan ekonomi Maluku Utara. Apalagi itu, penggunaan anggaran kegiatan WIFT menggeser anggaran beberapa SKPD yang menbdahukui APBD-Perubahan itu konyol. Bagaimana, SKPD bisa bekerja secara maksimal jika anggaran mereka sudah geser untuk kegiatan yang itu tidak berdampak langsung kepada masyarakat,”tukasnya.

Sementar disentil terkait dengan penolakan DPRD terkait pengusulan KUA-PPAS APBD perubahan. Menurut Dia, Penolakan DPRD tidak menjadi masalah. Namun, Kata Mukhtar, bahwa jika terjadi kebuntuan silahkan DPRD dan Pemda menyampaikan masing-masing argumen ke Kemendagri untuk meminta asistensi dari kebuntuan komunikasi politik. “Karena terkait anggaran harus ada APBD Perubahan, jika tidak minta masukan Kemendagri sebagai instansi pembina Pemda,”terangnya. (blm)

spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA