TERNATE, AM.com – Pemerintah Pusat (Pempus) melalui Kementerian Pertanian telah menyusun program pengembalian kejayaan rempah-repah Maluku dan Maluku Utara pada masa silam. Namun, pengembalian kejayaan negeri para raja ini tidak murah, Pempus harus mengorek Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2017 dan APBN tahun anggaran 2018 sebesar Rp 200 miliar, dengan masinmasing Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Rp 100 miliar dan Pemprov Maluku Utara Rp 100 miliar.
Kepala pusat penelitian dan pengembangan tanaman pangan sekaligus penanggungjawab UPSUS Provinsi Malut Dr. Andriko Noto Susanto, SP. MP saat ditemui, Kamis (26/10/2017) menuturkan, untuk mensukseskan program ini, menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah melaksanakan Bimbingan tehnik pada tanggal 12 hingga 17 bOktober lalu di kota Ambon, Maluku. diwaktu yang bersamaan Pemprov Malut pun diundang untuk bergabung di dalam pertemuan tersebut, dalam rangka membicarakan pencanangan dan mengembalikan kejayaan rempah-rempah di dunia yang dimulai dari Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
Pasalnya, kedua Provinsi ini akan diberikan anggaran dalam satu Provinsi masing-masing diberikan anggaran Rp 100 miliar, padahal, sebelumnya hanya Rp 17 miliar. Kebijakan tersebut diperintahkan langsung khusus untuk dua Provinsi Maluku dan Maluku harus ditambah menjadi 100 miliar. “Jadi dua Provinsi mendapatkan 200 miliar,” jelasnya.
Menurutnya, Fokus dari pengembalian kejayaan rempah-rempah membangun pertanian. Olehnya itu, ada dua langkah yang telah dicanangngkan Menteri Pertanian yakni, pertama adalah memperbaiki semua tanaman yang rusak dengan bibit unggul bermutuh untuk tahun 2018, sehingga mantinya dibagi.
Hal itu lantaran, tanaman adalah tanaman perkebunan sehingga tiga sampai empat tahun kemudian barulah di panen tentunya harus dipastikan tanaman yang ditanam adalah bibit unggul.
Program tersebut, lanjut DIa, dengan tekad menteri adalah bahwa, selama ini hanya dijual bahan mentah, ke luar negeri, mulai dari pala, cengkeh dan rempah-rempah lainnya, sehingga dinginkan menteri ingin menghadirkan industri masuk di kawasan.
Ia mencohkan, ketika di Ambon, Menteri sudah mengajak beberapa pengusaha dan pengusaha sudah bersedia masuk di wilayah kawasan Maluku untuk membangun industri-industri, dengan syarat, salah satunya adalah tidak ingin diganggu. “Karena mereka masuk dengan menyediakan fasilitas infrastruktur yang mahal, kemudian diganggu ditengah jalan, maka akan dicabut, jadi tahun 2018 dua program itu yang kami garap,”terangnya Andriko.
Diakuinya, apabila di tahun 2018 kemudian dua program pangan dan pengembalian rempah-rempah bisa direalisasikan dengan petani bergening, produk meningkat, hasil tanaman dapat ditambah dan industri bisa dimasukan ke dalam kawasan maka dipastikan tingkat kesejahteraan meningkat.
Ditempat yang sama Kadis Pertanian Provinsi Malut Idham Umasangadji menambahkan, yang akan menjadi titik fokus yang masuk dalam Program Kementerian Pertanian adalah kabupaten Kepulauan Sula, Halteng, Haltim, dan Halsel.
Dikatakan secara teknis agar masyaarakat mendapatkan benih yang tersebut dengan mengajukan proposal setelah itu diseleksi sesuai persyaratan. “Para petani harus menyiapkan proposal ini, kebanyakan ketika ada anggaran yang akan dikucurkan, yang menjadi hambatan adalah, masyarakat kita belum memiliki rekening sendiri. Tetapi itu anggaran melalui Pemda setempat, dan langsung kucurkan ke Petani,”terangnya.
(blm)
