spot_imgspot_img

Terkait Kampanye Camat, Bawaslu Menyurat Ke Sekda

TERNATE, AM.com-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi maluku Utara (Malut) akan menindak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat dalam kompanye yang dilakukan Camat Ternate Tengah ABD Haris.

Untuk menindak itu, Bawaslu Provinsi Malut bakal menyurat Ke Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate untuk membina ASN serta melarang untuk tidak terlibat dalam mengkompanyekan kandidat sebagai kepentingan politik kedepan.

BACA JUGABerdalih Bagi Bantuan. Camat Ternate Titip Pesan Pencalonan Burhan Abdurrahman di Pilkada 2018

Pernyataan itu disampaikan ketua Bawaslu Provinsi Malut Muksin Amrin kepada wartawan, Rabu (4/10/2017).

Menurut Muksin, Bawaslu memiliki kewenangan mengawas Pemilu, sebelum,sedang berlangsung dan pasca pemilu maka saat ini kompanye camat itu prosesnya belum , namun tetap diharapkan kepada Calon Kepala Daerah yang mana berasal dari Kepala Daerah aktif agar tidak melakukan sesuatu yang bermuara terhadap soal-soal janji politik yang dan kepala daerah tidak boleh menjanjikan basis politiknya menggunakan APBD.

Apalagi kata dia, saat acara penyerahan bantuan kepada masyarakat yang itu dari anggaran APBD sehingga masuk agenda Pemerintahan.

Sebab, Dikatakan, bantuan – bantuan Sosial yang nantinya bermuara pada hal-hal sesaat. Diakuinya, Memang kewenangan Bawaslu pada persoalan tersebut tentang kompanye sebelum pelaksanaan proses berlangsung maupun sedang melaksanakan serta sesudah.

Muksin meneggaskan, hal itu bukan hanya walikota Ternate namun juga Gubernur Maluku Utara Abdul Ganis Kasuba (AGK) yang berencana maju dalam Pemilihan Kepala Daerah, Bupati Halmahera Timur agar kemudian tidak menggunakan fasilitas negara sebagai basis politik yang bersangkutan untuk kepentingan politik. Karena, sambunya, memang secara hukum yang bersangkutan meskipun ditetapkan sebagai Calon akan tetapi,kata dia,secara praktis Bawaslu perlu ingatkan kepada para Cagub yang memiliki jabatan sebagai Kepala Daerah yang berkepentingan harus dihindari.

Terkait dengan Persoalan yang muncul, lanjut Muksin, kemudian marak terjadi Bantuan Sosial yang sumbernya dari APBD.

Apalagi, Camat selaku ASN secara langsung menyuarakan atau mengkompanyekan seseorang untuk kepentingan dan objek hukumnya untuk di proses saat ini belum tetapi sebagai langka ikhtiar karena jika terus dilakukan berefek buruk terhadap negara.

Olehnya itu,langka pencegahan pasti akan dilakukan. “Kami akan segera menyurat kepada insitusi masing-masing dalam hal Sekretaris Daerah Kota Ternate sebagai Pejabat pembina ASN harus bertanggungjawab terhadap itu,”tegasnya.

Selain itu juga, Sekda Se Provinsi Malut agar melarang ASN untuk terlibat dalam kompanye politik.

(VL)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ASPIRASI NEWS

ADVERTORIAL

ASPIRASI SOFIFI

ASPIRASI TERNATE

ADVERTORIAL