Pemerintah Provinsi Maluku Utara Tolak Keinginan Bupati Benny Rampingkan Perangkatnya

MOROTAI, AM.com-Keinginan Bupati kabupaten Pulau Morotai Benny Laos untuk merampingkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan diparipurnakan oleh DPRD setempat ditolak oleh Provinsi Maluku Utara (Malut).

Pengusulan OPD yang ditolak itu yakni, perampingan Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) yang digabungkan dengan Dinas Perhubungan (Dishub).

Tak hanya itu, Pemrov juga menolak penggabungan fungsi kerja Tata Ruang yang sebelumnya melekat di Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang akan digabungkan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta penghapusan Bagian Pemerintahan, Organisasi dan Ekonomi dikembali ke sekretariat daerah.

Kabag Hukum Setda Pulau Morotai, Mustafa Lasidji saat dikonfirmasi, reporter www.aspirasimalut, Selasa (03/10/2017) membenarkan, bahwa sesuai rekomendasi dari Pemerintah Provinsi perampingan OPD yang telah dilakukan harus dikembalikan ke posisi semula.

“Ada tiga rekomendasi dari provinsi, yakni Kominfo tidak boleh digabungkan dengan Perhubungan tidak boleh digabungkan karena tidak serumpun. Tata Ruang harus dikembalikan ke posisi semula (PU) Bagian Pemerintahan, Ekonomi dan Organisasi yang telah dihapus harus dikembalikan ke sekretariat daerah,”jelas Mustafa.

Ia memastikan, perampingan terhadap Diskominfo dipastikan anggarannya sudah dihapus. Sehingga itu, kata Mustafa untuk mensiasatinya Diskominfo digabungkan dengan Humas dan Protokoler. “Kominfo gabungkan dengan Humas karena serumpun dan sudah disampaikan ke bupati,”tukasnya.

Lanjutnya, proses perampingan OPD yang telah dilewati didasarkan pada Undang-Undang (UU) nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyusunan Peraturan Perundangan dan Permendagri Nomor 80 2015 Tentang Pengsuunan Produk Aturan Daerah. “Jadi untuk Tata Ruang, Pemerintahan, Ekonomi dan Organisasi akan disesuaikan,”terangnya.

(lud)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA