Koalisi Untuk Maluku Utara Terbentuk. Tiga Partai Pendukung Burhan Abdurrahman Perkuat Posisi

JAKARTA, AM.com-Posisi calon Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2018-2023 Dr H. Burhan Abdurrahman semakin kokoh pada bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang akan digelar di tahun 2018 mendatang.

Ini terbukti setelah tiga partai pengusung Wali Kota Ternate dua periode ini, yakni Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), DPW Partai Bulan Bintang (PBB), Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesi (PKPI) siap bergabung dengan “Koalisi Untuk Kebaikan Maluku Utara” yang diprakarsai oleh Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara Basri Salama, serta pimpinan Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Hendrata Thes juga turut ikut dalam deklarasi koalisi yang dilangsungkan di Hotel Cordela Jakarta, Jumat Malam (15/9/2016).

Usai penandatanganan kesepahaman koalisi. Ketua DPD Partai HANURA Provinsi Maluku Utara Basri Salama dalam konferensi Pers menuturkan, pembentukan koalisi itu dimaksudkan untuk menjajaki dan berkomunikasi dengan para kandidat yang sudah menyatakan sikap calon Gubernur Provinsi Maluku Utara periode 2018-2023 serta memiliki Visi Misi untuk membawa perubahan Maluku Utara ke arah yang lebih baik.

Dia menjelaskan, Koalisi lima pimpinan Partai ini sudah dapat menghantarkan calon Gubernur ke Gosale Puncak, karena mememiliki total 13 kursi di Parlemen. Namun, kata Basri koalisi yang terbentuk itu hanya menyepakati kriteria calon Gubernur untuk diusung pada Pilkada 2018 mendatang.

“Koalisi ini kami belum bicarakan soal figur siapa yang tepat untuk diusung, tapi koalisi ini baru berbicara sebatas kriteria yang tepat untuk disandingkan kepada figur yang tepat. Kami hanya mencari pemimpin yang memiliki kemampuan untuk membawa Maluku Utara yang lebih baik kedepan,”jelasnya.

“Kami bersepakat bahwa koalisi ini akan mengusung kandidat Gubernur Maluku Utara yang memiliki 7 kriteria khusus,”sambung Basri.

Ia menyebutkan, Koalisi pimpinan Partai Maluku Utara telah menyepakati 7 (tujuh) kriteria khusus, yakni pertama, memiliki kemampuan menagerial yang mampuni dalam pengelolaan birokrasi pemerintahan. Kedua, Mampu menjaga hubungan yang harmonis dengan rakyat selama menjalani tugas kepemimpinannya. Ketiga, Memiliki prestasi dibidang pembangunan yang dapat dilihat secara nyata.

Keempat, Mampu menjaga hubungan baik dengan seluruh perangkat daerah diwilayah Provinsi Maluku Utara. Kelima, Memiliki visi misi membangun Maluku Utara yang berkeadilan bagi seluruh wilayah. Keenam, Membuat peryataan bahwa tidak akan membangun hegomoni dalam pemerintahan. Ketujuh, Berjiwa kreatif dan inovatif.

Meskipun sudah ada kesepakatan berkoalisi, Basri menuturkan, di dalam koalisi ini sudah ada partai yang mendukung kepada salah satu calon gubernur yakni Dr H. Burhan Abdurrahman. “Tapi kami yang tergabung dalam koalisi yang belum ada keputusan DPP kami serahkan semua keputusan ke DPP, tapi yang terpenting adalah kita sudah memulai membangun tradisi berdemokrasi dan berpolitik yang cerdas,”tuturnya.

Lebih lanjut anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI ini menegaskan, hasil kesepakatan koalisi tersebut akan dikembalikan ke masing-masing internal pengurus Partai di daerah untuk mendapat persetujuan, untuk disampaikan kepada Pengurus DPP masing-masing Partai agar dapat dipertimbangkan siapa yang tepat dengan 7 (tujuh) kriteria sehingga dapat direkomendasikan oleh DPP sebagai calon gubernur Provinsi Maluku Utara.

Disisi lain. Saat ditanya soal siapa wakil gubernur yang akan diusung dalam koalisi tersebut. Basri enggan menyebutkan, lantaran belum ada pokok pembicaraan yang mengarah pengusungan calon wakil gubernur dari masing-masing Partai. “Sementara kami belum membicarakan soal wakil gubernur, karena diantara kami ada kader di internal Partai siap sebagai calon wakil Gubernur,”tukasnya.

Lebih jauh Basri mengungkapkan, setelah koalisi lima partai ini, mendapat persetujuan dari DPP masing-masing. Maka arah koalisi akan dikoordinasikan dengan Partai lain, seperti Partai Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang belum mempunyai figur calon gubernur. “Tapi jika putusan DPP berbeda kami akan patuh terhadap keputusan partai,”tukasnya.

Basri juga mengungkapkan, sejauh ini DPD Partai HANURA sedang membangun komunikasi dengan beberapa kandidat calon Gubernur Provinsi Maluku Utara. “Tapi ada satu pesan dari DPP yang selalu disampaikan kepada kami adalah mencari pemimpin yang memiliki tract record dalam kerja-kerja pemerintahan dan kerja-kerja dalam mengelola program-program pembangunan,”timpalnya.

Basri berharap kepada partai koalisi ini untuk tetap membangun komunikasi dengan Partai lain untuk bergabung karena sesungguhnya latar belakang pembentukan koalisi ini dengan maksud bahwa, sudah saatnya Provinsi Maluku Utara membutuhkan figur yang tepat dan mampuh membawa perubahan bagi masyarakat Maluku Utara.

Sementara itu, ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Maluku Utara Hendrata Thes saat dikonfirmasi, menuturkan bahwa prinsipnya partai Demokrat akan menunggu hasil penjaringan yang dilakukan oleh DPP Demokrat.

“Koalisi tadi hanya pimpinan Partai saja. Putusannya seperti apa nanti, kita kembalikan diinetrnal pengurus. Siapa yang akan diusung semua tergantung DPP, putusannya seperti apa. Kamu akan laksanakan sesuai putusan itu,”singkat bupatu Sula ini.

(blm)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA