TERNATE, AM.com–Setelah terungkap pemotongan Dana Desa (DD) kasango dan desa Salati sebesar Rp 50 juta yang dilakukan pihak Bank BRI unit Bobong dan ditranfer ke rekening perusahaan CV SP pada saat pencairan DD. Kini terendus pemotongan DD desa Beringin jaya sebesar Rp 60 juta. Pemotongan DD ini, terindikasi mengalir ke sejumlah pejabat dilingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) kabupaten Pulau Taliabu.
Sehingga itu, ketua umum Himpunan Pelajar Mahasiswa Tanjung Una (HIPMATU) Muhlis H kepada media www.aspirasimalut.com, Minggu (13/8/2017) menuturkan, dengan terungkapknya pemotongam DD yang dilakukan Bank BRI unit Bobong bukan tanpa alasan jika tidka diperintahkan dari pihak DPMD. Sebab, tidak akan mungkin pihak bank berani melakukan pemotongan dan langsung ditransfer ke rekening CV SP.
“Sudah 3 desa yang terkuak pemotongan DD-Nya. Pasti masih ada sejumlah desa lainnya dari 72 desa yang ada di Kabupaten Pulau Taliabu yang mengalami nasib yang sama. Dan ini sudah pasti anggarannya mengalir ke sejumlah pejabat di lingkup DPMD,”ungkap Muhlis.
Dikatakan, untuk mencegah pemotingan yang lebih besar lagi, maka Bupati Pultab Aliong Mus harus segera mencopot Kepala Dinas (Kadis) PMD Salim Ganiru, karena telah terjadi kebocoran DD yang itu menjadi prioritas pembangunan desa.
“Bupati harus copot Kadis PMD ini, karena sejumlah bukti pemotongan DD itu nyata dan ini mestinya sudah masuk ke ranah hukum. Karena telah melakukan perbuatan tindak pinada penggelapan,”tukasnya.
Sehingga itu, Dia akan memasukan laporan ke pihak penegak hukum untuk dilakukan proses penyelidikan. Karena, sudah mengarah pada perbuatran melawan hukum yang dilakukan pihak Bank BRI, CV SP dan DPMD.
Untuk itu, mestinya Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (TA P3MD) kebaupaten Pulau Taliabu. Kata Muhlis, melakukan pengawasan terkait dengan penggunaan dasa desa yang tidak tepat sasaran dan salah peruntukan-Nya. Apalagi, Lanjutnya bukti-bukti pemotongan DD sudah dikantongi TA P3MD.
“Mereka tidak perlu menunggu lagi, bukti mereka sudah kantongi. Mestinya temuan pemotongan DD ini sudah adapt dilaporkan ke kepolisian maupun kejaksaan untuk diproses hukum. Jika mereka tidak melaporkan hal ini, dan bupati tidak mengambil langkah tegas, maka HIPMATU secara institusi akan melaporkan hal ini ke kepolisian maupun ke kejaksaan,”tegasnya.
(tim/rdx)
