Kinerja Ketua PN Ternate Dikeluhkan. Kenapa? Lihat Selengkapnya!

TERNATE, AM.com– Kinerja Ketua Pengadilan Negeri (PN) Hendri Tobing menuai keluhan. Pasalnya, Hendri dinilai tidak melaksanakan kewajibannya selaku yang berwenangan mengeksekusi putusan sela dalam perkara Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dengan penggugat PT. Nusa Halmahera Mineral melawan tergugat Sadak Hi. Rakib eks karyawan PT NHM.

Dimana dalam amar putusan sela PHI di PN Ternate Nomor : 9/Pdt-Sus/PHI/2014/PN-Tte, majelis hakim menjatuhkan hukuman kepada penggugat untuk membayar upah beserta hak-hak tergugat Sadak Hi. Rakib sebesar Rp 270 juta. Ironisnya, putusan ini tidak dilaksanakan oleh Hendri selaku eksekutor.

Kuasa hukum Sadak Hi. Rakib, Sawir Muhajirin SH, Kamis (10/8/2017) mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali berupaya meminta agar Ketua PN Ternate segera melaksanakan eksekusi tersebut. Bahkan, upaya tersebut ditindaklanjuti hingga ke Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Maluku Utara di Ternate selaku pengawas PN, namun tidak membuahkan hasil.

Lanjut Sawir, pihaknya pun telah menempuh masalah putusan yang tidak dilaksanakan eksekusinya ini hingga ke Mahkamah Agung (MA).

“Kemudian Mahkamah Agung membalas dengan surat Nomor : 1812/PAN/HK.03/7/2017 Tertanggal 12 Juli 2017 yang isinya memberitahukan MA telah meneliti dan mempelajari permasalahannya, dan diberitahukan bahwa pelaksanaan putusan eksekusi perkara perdata adalah sepenuhnya kewenangan Ketua PN Ternate, dibawah Pengawasan Ketua PT Malut,” kata Sawir.

Menurutnya, surat dari MA ini, ikut mempertegas perihal permohonan untuk segera menjalankan eksekusi putusan sela tersebut. Untuk itu, jika surat dari MA ini masih saja diabaikan oleh Ketua PN Ternate dan Ketua PT Malut maka pihaknya akan kembali menyurat ke MA.

“Apakah PT NHM memiliki power yang besar sehingga institusi pengadilan tidak bisa melaksanakan eksekusi ini?,”tegasnya.

(S. Romero)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA