TERNATE, AM.com–Penyidik Kejaksaan Tinggi Maluku Utara (Kejati Malut) sudah mulai tunjukan keseriusannya mengusut sejumlah proyek di Pulau Taliabu yang disinyalir telah terjadi kerugian Negara. Keseriusan ini ditunjukan setelah dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik juga telah mengagendakan untuk melakukan Pengumpulan Data (Puldata) ke Pulau Taliabu.

Puldata tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi anggaran proyek pembangunan jalan Kawalo-Tabona sebesar Rp 21 miliar dari total anggaran sebesar sebesar Rp 38 miliar. Hal sebagai disebutkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Maluku Utara nomor 21. C/LHP/XIX.TER/06/2016 tanggal 23 Juni 2016.

Dalam LHP tersebut, proyek pekerjaan jalan Kawalo-Tabona terdapat kekuarang volume pekerjaan dan terindikasi telah merugiakn keuanagan Negara sebesar Rp miliar dan baru dikembalikan sebesar Rp 7 miliar.

“Total anggaran 38 miliar sekian namun dugaan kerugian terindikasi mencapai 21 miliar, memang sudah ada pengembalian sekitar Rp 7 miliar. Saat ini BPKP sedang melakukan audit untuk menentukan kerugian negara, kami sudah lakukan gelar perkara bersama dengan BPKP namun dari BPKP meminta saksi ahli,”ungkap Aspidsus Kejati Malut, Handoko Setiawan.

Disebutkan, gelar perkara dilakukan setelah penyidik melakukan Puldata dan Pengumpulan Bahan Keterangan (Pulbaket) terhadap 13 orang saksi, termasuk mantan Kadis PU TAliabu Johni Pora, ketua Inspektorat Taliabu Aminah. “Bukti-bukti, dokumen serta keterangan saksi itu ada dan akan kami analisa unsur perbuatan melawan hukum serta kerugian negara yang ditimbulkan,” ujarnya.

Dia mengaku, kasus tersebut sudah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. “Dalam kasus ini ada Unsur perbuatan melawan hukum, sehingga dalam waktu dekat kasus tersebut akan gelar perkara untuk menetapan tersangka yang dipimpin langsung Kepala Kejati Malut,”tegasnya.

(blm)