SOFIFI, AM.com-Akademisi Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Ternate, Muhlis Hafel menilai, banyak calon gubenur Maluku Utara yang telah menyatakan sikap maju pada pemilihan gubernur Maluku Utara periode 2018-2023 pada tahun 2018 mendatang merupakan figure-figur yang bermasalah.
Bahkan ironisnya, kata Muhlis kepada reporter Aspirasimalut.com, Senin (12/6/2017). Bahwa, kebanyakan figure yang merupakan mantan bupati yang dinilai telah gagal membangun daerahnya.
Dia menyebutkan, para figure yang dinilai bermaslaah itu seperti calon petahana KH Abdul Ghani Kasuba (AGK), Muhammad Kasuba mantan bupati kabupaten Halmahera Selatan (Halsel), Ahmad Hidayat Mus (AHM) mantan bupati Kepulauan Sula (Kepsul), Namto Hui Roba mantan bupati Halmahera Barat (Halbar), Hein Namotemo mantan bupati Halmahera Utara (Halut), Rudi Erawan bupati Haltim. “Bermasalaha ini bukan hanya persoalan hukum yang saat dimenyandera AHM, tetapi juga yang lain, bermasalah karena tidak tahu masalah yang ada di daerah,”ungkapnya.
Dikatakan, misalnya, AGK gubernur saat ini tidak mampuh menyelesaikan masalah kedisiplinan PNS, hutang Pemprov kepada pihak ketiga yang terlalu tinggi, pembangunan infarstruktur yang tidak merata diseluruh daerah dan bobroknya system pemerintahan Pemrov saat serta pengelolaan keuangan daerah yang buruk.
“Bisa dibayangkan, jika masyarakat ke kantor Gubernur untuk melakukan pengurusan, tidak ada PNS disana, sunyi sekali. Bagaimana bicara soal tata kelolaan pemerintahan yang baik, jika kantor gubernur maupun dinas terkait tidak ada pegawainnya,”timpalnya.
Sementara, Muhammad Kasuba meskipun menjadi bupati dua periode tetapi tidak membuat Halsel menjadi maju, bahkan meninggalkan banyak masalah. “Beliau juga banyaka masalah, bahkan tersangkut kasus korupsi sekalipun itu belum sampai di pengadilan. Dimasa bupati Muhammad Kasuba, kabupaten Halsel tidak pernah mendapatkan predikat WTP dari BPK. Kalau seperti ini, bagaimana menjadi gubernur,”tegasnya.
Sedangkan, mantan bupati Halut Hein Namotemu dan mantan bupati Halbar NAmto Hui Roba juga bermasalah. Hein selama menjabat bupati masalah dana CSR dari PT NHM menjadi malsaha hingg saat ini dan menetraa ditangani Polda Malut. “MAlsah tapal bats enam desa kan hingga saat ini tidak bias diselesaikan oleh kedua mantan bupati ini, apalagi masalasah desa yang ada di Maluku Utara,”tukasnya.
Muhlis menambahkan, bupati dua periode kabupaten HAltim Rudi Erawan juga saat ini tengah ditengarai kasus proyek jalan kawasan Indonesia Timur dengan terpidana Amran Mustari.
Menurutnya, saat ini masih banyak sejumlah figure yang itu dinilai mampuh membangun Maluku Utara. Seperti, Burhan Abdurrahman walikota Kota Ternate, Ikram Haris wakil ketua DPRD Malut, Abdurrahman Lahabato anggota DPD RI, walikota Tidore, Ali Ibrahim.
“Calon gubernur yang bermasalah tidak usahlah mencalonkan diri. karena akan menghasilkan pemimpin yang bermasalah juga kedepan. Provinsi Maluku Utara tidak akan pernah maju jika para calon gubernur merupakan orang-orang yang bermsalah termasuk AHM, yang saat ini sedang menjali siding kasus korupsi. Bebas atau divonis bersalah, mestinya tidak perlu mencalonkan diri sebagai gubernur karena sudah bermasalah dengan hukum serta selama menjadi bupati tidka membangun Sula,”tegasnya. (blm)