Astagaaaa….. Ruang Sel Menanti Lima Kades Ini, Kenapa?

 

LABUHA, AM.com-Kenapa lima Kepala Desa (Kades) itu dinanti Ruang sel?

Ternyata, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Front Delik Anti Korupsi (FDAK) kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) Maluku Utara, Senin (12/06) pagi, mendatangi unit Tipikor Polres Halsel untuk laporan dugaan penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang dilakukan sejumlah Kades pada tahun 2016 lalu.

Laporan tersebut di sampaikan Langsung oleh Sekretris FDAK, M. Ali Sidik yang di dampingi Ade Manaf, dan Sabri Syamsudin, laporan tersebut di terima langsung oleh salah seorang Petugas KSPK Polres Halsel, Pelupesy.

Ali Sidik kepada Aspirasimalut.com usai memasukan laporan menuturkan, kasus yang dimasukan merupakan dugaan penyalahgunaan yang dilakukan lima karateker yakni 4 kasus penyelewengan Dana dan satu Kasus pungutan Liar penerbitan sertifikat Prona.

“Ada 5 Kepala Desa yang kami Laporkan ke Polres Halsel, mantan karteker Kades Bumi, Rahmat Nurjana A. Arifin yang diduga melakukan penyelewengan DD tahun anggaran 2016 dengan rincian, Pembangunan MCK dengan sebesar Rp 95.835.700, Pembangunan tembatan darat sebesar Rp 140.674.600, pembangunan dua unit deker sebesar Rp. 105.102.000, pembangunan Talud penahan tanah 25 meter sebesar Rp 73.473.600 tersebut di duga terjadi Mark up anggaran dan dana yang tidak di gunakan pada belanja kegiatan sebesar 171 juta rupiah,”jelasnya

Selain itu, lanjut Dia, diduga juga peneyelewengan DD di Lakukan oleh mantan karteker Tanjung Jere, Naim Abdl Latif, pada pembangunan Talud penahan ombak dengan volume pekerjaan 150 meter dengan nilai pekerjaan sebesar Rp 430 juta yang baru dikerjakan pada pekerjaan talud tersebut sekitar 50 meter dan pada pekerjaan pengadaan lampu penerangan jalan dengan nilai kontrak sebesar Rp 80 juta.

Namun, kata Ali, paket pengadaan lampu jalan tersebut diketahui fiktif, selain itu ADD untuk tunjangan para Kaur selama menjabat, tidak pernah terbayarkan kepada para Kaur desa sebesar Rp 40 juta, sehingga total dana yang di selewengkan oleh Karteker Kades Tanjung Jere Naim Abdl Latif berkisar Rp 500 juta.

Ia menambahkan, untuk penyelewengan DD yang dilakukan mantan karteker Kades Cango kecamatan Gane Barat, Sahril Nasir pada belanja pengadaan Bibit Pala sebesar Rp 70 juta. Pembangunan gedung serba guna, pengadaan ATK untuk seluruh kegiatan kantor desa diduga fiktif.

“Ada juga dugaan pengglapan ADD untuk tunjangan para Kaur desa sebesar Rp 18 juta sehingga dari total dana yang di terima Rp 700 juta yang digunakan hanya berkisar 100 juta rupiah,”terangnya.

Disebutkan juga, peneyelewengan DD di desa Pigaraja yang diduga dilakukan oleh Ilman Sudin, SH selaku karateker desa Pigaraja pada program kegiatan pembangunan fisik rabbet beton dan kegiatan fisik lainnya di duga terjadi Mark up anggaran ratusan juta rupiah.

“Semoga keempat kasus ini yang sudah dimasukan laporannya secara resmi ke Unit Mapikor Polres Halsel ini dapat ditindak lanjut untuk membuta terang kasusnya guna menemukan tersangkanya serta para pelaku ini cepat dijerat hukum,”pintanya.

Sementara itu, untuk kasus kasus dugaan Pungutan Liar (Pungli) pada program sertifikat Prona tahun 2016 yang dilakukan oleh pihak BPN dan karteker Kepala Desa Tuwokona kecamatan Bacan Selatan, Bardi Rahman dan mantan Sekdes Tuwokona Lahiri Walis harus diproses sesuai dengan hukum.

“Hingga kini Pembuatan sertifikan Prona yang di lakukan oleh Warga Tuwokona yang di pungut oleh Mantan Karteker dan Sekdes tuwokona Per Kepala Keluarga berfasriasi yakni Per kepala keluarga 500 ribu hingga 1,5 juta tersebut, sertifikat Tanahnya hingga kini belum di berikan pihak BPN melalui Karteker Kades Towokan Badi Rahman dan sekdes Tuwokona Lahiri Walis,’pungkasnya.

 

(echa)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA