Wakil Gubernur Maluku Utara Terancam Dipecat dari Ketua DPD Hanura

SOFIFI, AM.com-Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara Muhammad Natsir Thaib nampaknya sudah tidak lagi dianulir oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat (DPP Hanura) untuk memimpin Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Hanura Maluku Utara (Malut).

Betapa tidak, menurut hemat DPP Hanura, Natsir Thaib dinilai telah melakukan pelanggaran berat, sehingga harus dikenakan sanksi tegas berupa pemecatan dan mencabut keanggotan partai. Demikian, disampaikan Ketua DPP Partai Hanura Bidang Pembinaan Wilayah Maluku-Maluku Utara, Basri Salama, pada jumpa pers dan buka puasa bersama jurnalis Maluku Utara, Sabtu (10/06/2017), di Royal Resto, Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara.

Basri memaparlan, pelanggaran berat yang dilakukan M Natsir Thaib lantaran melaksanakan Muscab DPC Hanura di beberapa kabupaten/kota se-Malut, yakni Kota Ternate, Halmahera Utara, dan Halmahera Timur tidak sesuai mekanisme Partai.. Sebab, pengukuhan dan penetapan apapun terkait kebijakan partai dengan DPC Partai Hanura di seluruh Indonesia, adalah menjadi kewenangan DPP Hanura.

Lanjut Dia, soal pengajuan Plt beberapa Ketua DPC Hanura, yaitu Kota Tidore Kepulauan, Halmahera Tengah, Halmahera Timur, dan Halmahera Utara, sampai saat ini, DPP Hanura tidak menindaklanjuti pengajuan dari Ketua DPD Hanura Malut tersebut.

Untuk itu tukas Basri, pemecatan sudah pasti akan dilakukan, namun masih menunggu mekanisme yang akan dilalui di internal partai, berupa verifikasi tim akhir dari DPP terkait pelanggaran yang dilakukan Ketua Hanura Malut ini. Namun kata Basri, itu hanya prosedural teknis saja. Yang jelas, Ketua DPD Hanura Malut, Muhammad Natsir Thaib berada di ujung tanduk pemecatan.

“Kenapa DPP Hanura begitu marah kepada Natsir Thaib, karena yang bersangkutan diundang khusus oleh DPP Partai untuk menyampaikan keterangan pada tanggal 6 Juni kemarin oleh Ketua Umum DPP Partai, namun yang bersangkutan tidak datang memberi keterangan. Dan itu tegas, kepada 4 DPD Hanura yang diundang, yakni Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, kemudian Riau dan Maluku Utara, tapi yang bersangkuatn tidak datang. Sehingga DPP bersikap tegas. Dalam waktu dekat kita akan turunkan tim dari DPP, untuk meminta klarifikasi kepada seluruh DPC-DPC, maupun penyelenggara Muscab-muscab itu, kemudian kita akan ambil kesimpulan. Namun kesimpulan kita itu sudah mendekati final. Bahwa pemberhentian terhadap saudara Natsir Thaib itu sudah di ujung, atas kesalahan-kesalahan yang dibuat,” tegas Basri.

Ia menjelaskan, soal pelanggaran yang dilakukan oleh Ketua DPD Hanura Malut, dan Sekretarisnya, dianggap pelanggaran besar, sehingga DPP Hanura telah sampai pada kesimpulan untuk memberi sanksi kepada beberapa kader partainya, termasuk Ketua DPD Hanura, Malut, M. Natsir Thaib. Selain itu, DPP juga akan menjatuhkan sanksi kepada Ketua DPD Halut, Helmi, kemudian juga Ashadi.

Saat ditanya soal landasan aturan apa yang digunakan Ketua DPD Hanura Malut yang kemudian merekomendasikan ke beberapa DPC Hanura untuk menggelar Muscab, Basri mengatakan, bahwa justeru M. Natsir Thaib melakukan kekeliruan pemahaman dengan menggunakan edaran nomor 050 untuk melegalkan pelaksanaan Muscab. Padahal, edaran 050 itu berbicara soal restrukturisasi yang berkaitan dengan administrasi.

Sebab, lanjut Basri, Hanura akan memasuki momentum Pileg  2019, maka pengurus DPC yang SK-nya ditandatangani oleh Ketua yang PLH, harus direstrukturisasi kembali, agar ditandatangani oleh Ketua defenitif yang baru.

“Bukan berarti Muscab dan Plt. Ini hanya perbaikan administrasi. Dan inilah yang tidak dipahami oleh Natsir Thaib dan Alpinus Pai. Karena tidak belajar terhadap aturan partai. Ya saya memahami, karena Natsir Thaib inikan bukan orang Parpol. Pasti pengetahuan dia tentang partai politik juga rendah,” ucap Basri.

Basri menambahkan, pemaparannya soal riak di internal Partai Hanura Malut saat konferensi pers ini, sekaligus mengklarifikasi pemberitan di media massa beberapa waktu belakangan ini, bahwa seakan-akan apa yang dilakukan Ketua DPD Hanura Malut, M. Natsir Thaib adalah legal. Padahal tidak demikian.

“Jadi apa yang saya omongkan itu adalah suara DPP partai. Kalau ada orang yang membantah pernyataan saya, harus menanyakan ke orang yang selevel dengan saya, jangan di bawah saya. Maksudnya bukan level karena derajat kemanusiaannya, tapi level organisasinya. Kalau yang saya bicara sebagai DPP, makan anda (media massa) harus klarifikasi ke DPP yang setingkat atau satu level di atas saya. Misalnya ke Ketua Bidang Organisasi, atau ke Sekjen. Tapi kalau klarifikasinya datang dari Alfinus Pai, ya saya jadi berbalas pantun,”tandas Basri.

(blm)

 

 

 

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA