JAKARA, ASPIRASIMALUT.COM-Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPD PDIP) Provinsi Maluku Utara Rudy Erawan terancam gagal calon Gubernur Maluku Utara pada tahun 2018 mendatang.
Betapa tidak, setelah 8 Dewan Pengurus Cabang (DPC) kabupaten/kota meminta Dewan Pimpunan Pusat (DPP) PDIP untuk memberhentikan dirinya sebagai ketua DPD PDIP Malut, langsung membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) pembukaan pendaftaran calon gubernur Maluku Utara periode 2018-2013.
Hal ini ditegaskan, Sekretaris DPC Ternate, Muhaimin S Chalil kepada reporter Aspirasimalut.com, Kamis (8/6) di Jakarta.
BACA BERITA TERKAIT : Rudy Erawan Diseruduk 8 Moncong Putih
Dikatakan, setelah dimasukan permohonan pemberhentian, Sekber akan menjalankan perintah DPP, yakni membuka penjaringan dengan sistem jemput bola. Ini telah disampaikan kepada DPP secara administrasi, kemudian akan dilanjutkan pada surat penegasan yang kedua ini.
“Bicara soal legitimasi atau tidak itu urusan DPP, tetapi secara defacto kami berani menyatakan, Rudy Erawan sudah tidak lagi menjadi ketua DPD PDIP Maluku Utara,”ungkap Chalil
Ia menegaskan, PDIP mempunyai peraturan partai nomor 4 tentang penjaringan, dimana menyebutkan yang bisa membuka pendaftaran calon yaitu DPP, DPD dan DPC. Artinya, DPC juga memiliki kewenangan yang sama.
“Karena itu kami delapan DPC yang ada di malut ini tetap membuka pendaftaran bakal calon sesuai dengan mekanisme partai, namun kami tidak akan bebrkoordinasi dengan DPD, kami akan langsung membawa ke DPP partai,”semprotnya.
Muhaimin juga mengaku, dengan hadirnya Rudy Erawan sebagai kandidat calon Gubernur ini, sudah terjadi kapitalisasi ruang. Artinya, kandidat lain yang ingin mendaftarkan diri sebagai kandidat dibatasi.
“Padahal di dalam surat DPP Partai kita disuruh menjemput bola seluas-luasnya kepada tokoh masyarakat yang mau mencalonkan diri sebagai calon Gubernur Malut, dengan majunya rudy erawan ini agak sedikit menutup atau mengkapitalisasi ruang kandidat lain,”tegasnya.
(kep)
