TERNATE, ASPIRASIMALUT.COM-Mengantisipasi peredaran uang palsu selama Bulan Suci Ramadhan dan khususnya lebaran nanti, Kepala Kepolsian Negara Republik Indonesia (Kapolri) melakukan rapat dengan Gubernur Bank Indonesia (BI) dan diikuti oleh seluruh Polda dan Bank Indonesia termasuk di Maluku Utara (Malut), yang dilaksanakan bertempat di ruang rapat utama (Rupatama) Polda Malut, Senin (5/6/2017).
Usai Vicon dengan Kapolri dan Gubernur BI, Kapolda Malut, Brigjen (Pol) Tugas Dwi Apriyanto mengatakan, vicon yang dilakukan ini selain membahas antisipasi uang palsu, juga membahas terkait dengan satgas pangan yang nantinya dapat dipadukan dengan inflasi daerah dan yang terpenting, masalah harus berdaulat di Negeri kita hingga ke pelosok-pelosok.”Jangan sampai Rupiah tidak digunakan di daerah-daerah perbatasan yang ada di Indonesia, sehingga untuk di Maluku Utara Polda bersama BI akan bentuk tim antisipasi peredaran uang palsu” ungkap Kapolda.
Selain itu lanjut Tugas, Kapolri juga menekankan untuk menidak tegas maneger-manager yang ilegal.”Soal peredaran uang yang frekuensi yang akan meningkat Polri siap untuk melakukan pengawalan uang itu sampai ke pulau-pulau yang paling jauh,” akunya.
Sementara itu, Dirut BI cabag Malut, Dwi Tugas Waluyanto mengatakan, dalam pembahasan vicon tadi ada tiga hal yang dibahas yakni masalah pengadaan uang, sistem pembayaran dan masalah lain seperti satgas stabilisasi harga yang di bentuk Polri.
Terkait dengan masalah peredaran uang lanjut Dirut BI cabang Malut, tadi telah ditekankan mengenai begaimana penanganan pemalsuan uang, karena kita ketahui secanggih apapun uang yang diedarkan BI masih tetap bisa di palsukan.”Penanganan-penanganan terhadap uang palsu ini, tadi telah disepakati akan terus kita tingkatkan antara BI dan Polri yang ada di daerah,” ucapnya.
Selain itu, kata Dwi, juga membahas terkait dengan kejahatan-kejahatan lain seperti uang, misalnya perusahaan jasa transver uang dan terkait dengan PVA serta sistem pembayaran yang sering terjadi pemalsuan bilyet giro di daerah-daerah yang sekali terjadi pemalsuan.”Kebutulan daerah Malut ini, pedagang atau menager perusahan tranver dana memang belum berkembang dan ini baru berkembang di daerah lain seperti Bali, Batam serta daerah-daerah yang periwisatanya maju itu memang yang menjadi masalah utama,”
Meskipun hal itu belum ada di Malut, namun menurut Dwi, hal ini juga harus diantisipasi, sehingga kalau pariwisata kita bisa berkembang dana perusahan itu bermunculan Malut sudah siap untuk menghadapinya. Dia menambahkan, untuk stabuilisasi harga yang dilakukan polri, memang mendapat apresiasi langsung oleh Gubernur BI sebab ini juga membantu BI dalam menekan infalsi rupiah.”Kedepan kita juga harapkan bisa bekerja sama dengan daerah yang merupakan gabungan dari beberapa instansi maupun pihak suasta yang tergabung dalam satu tim,” pungkasnya. (kep)
