TERNATE, ASPIRASIMALUT.COM-Kasus hukum reklamasi pantai Jikomalamo, Kecamatan Ternate Barat kian rumit. Betapa tidak, Selasa (23/5/2017) sekitar pukul 12. 00 WIT. Sejumlah masyarakat Forum Peduli Adat dan Budaya Kota Ternate (Forpeda) Kesultanan Ternate mendatangi lokasi Jikomalamo.
Sejumlah masa adat yang menggunakan pakaian adat kesultanan Ternate itu langsung menancapkan papan peringatan yang bertuliskan ” Wilayah Jikomalamo merupakan tanah adat kesultanan Ternate, dengan dalil Filosofi KAHA KIE SE KOLANO”
Sehingga dalam kasus reklamasi yang dilakukan oleh pengusaha tersohor Adam Marsaoly, memicu keresahan masyarakat adat kesultanan Ternate atau Forpeda. Sebab, selama ini Adam Marsaoly dituding sebagai biang kerok mafia lahan Jikomalamo.
Kordinator aksi Yas Bayau menyampaikan tuntutan mereka sekurangya ada empat poin, diantaranya, Tanah adat di wilayah hukum adat kesultanan Ternate adalah bagian dari kearifan local yang tidak bisa dipisahkan dari lembaga adat dan masyarakat adat, termasuk wilayah Jikomalamo harus dikembalikan kepada lembaga adat untuk kesejahteraan masyarakat dan kesultanan.
BACA JUGA : KEjati Diamkan Hasil Telaah Kasus HGB 01 Kayu Merah (Waterboom)
Mereka juga meminta kepada Kapolri Jendral Tito Karnafian segera mengambil tindakan untuk mencabut Kapolda Malut Brigjen Pol. Tugas Dwi Apriyanto karena melanggar kode etik di jajaran kepolisian dengan menyerobot lahan adat secara ilegal dan pembangunan vila dan lain-lain untuk keuntungan pribadi.
Kepada mabes polri segara mengusut para pelaku (pemodal) maupun oknum pejabat yang terlibat skandal mafia disitus budaya Jikomalamo sebagai pembelajaran untuk menimal resistensi konfilik saat ini dan akan datang.
Menurut mereka, Adam Marsaoly sebagai biang kerok mafia tanah adat baik di Jikomalamo maupun selain itu harus diseret ke pengadilan untuk mempertanggung jawabkan.
“Dari empat pin itu kami meminta agar penegak hukum harus menindak oknum yang bertanggung jawab atas hak masyarakat adat,” tegas Bayau.
(kep)
