DPRD Ragu Pemprov Dapat WTP

SOFIFI, ASPIRASMALUT.COM-Kinerja kabinet Gubernur KH Abdul Ghani Kasuba dan wakil gubernur M Natsit Thaib (AGK-Manthab) masih dinilai buruk meski sudah memasuki tiga tahun sejak terpilih pada tahun 2013 lalu. Meskipun hasil pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara terhadap pengelolaan keuangan Provinsi Maluku Utara mengalami trend positif, sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat Pemprov Malut, Bambang Hermawan, yang menyebutkan, setiap tahun hasil audit mengalami peningkatan kualitas dari tahun ke tahunnya.

“Pemeriksaan audit rinci atas pemeriksaan laporan keuangan pemerintah propinsi Maluku Utara tahun 2016, secara runutnya jumlah permasalahan atau jumlah temuannya tidak seperti tahun-tahun sebelumnya,” kata Bambang saat dikonfirmasi di kantor gubernur Malut, Selasa (16/5).

Bambang menyebutkan, tahun sebelumnya, hasil temuan mencapai Rp 10 miliar akan tetap saat ini mulai menurun, hingga pada angka puluhan dan ratusan juta saja.  “Sekarang ada temuan tapi sebagian sudah ditindaklanjuti, biasanya dinas PU sebelumnya dengan miliaran rupiah sekarang hanya dari sisi pemeliharaan dan ada beberapa item pekerjaan saja, jadi temuannya hanya puluhan sampai ratusan juta saja,” ujarnya.

Menurutnya, tahun pertama kepemimpinan gubernur Abdul Gani Kasuba pada tahun 2014 pertama memimpin sudah mendapat opini kurang baik dari BPK yaitu dengan WDP akan tetapi hal ini kmudian berlangsung membaik pada tahun tahun berikutnya. “Tahun pertama memimpin daerah beliau sudah dapat WDP dengan catatan yang tebal, dan tahun kedua juga dapat WDP dengan catatan yang tipis, nah sekarang di tahun ketiga ketika penilaian WDP oleh BPK ditingkatkan menjadi WTP walau masih dengan catatan tapi bisa diharapkan ditahun kelima dalam kepemimpinan Bapak gubernur bisa dapat penilaian WTP murni tanpa ada catatan,”ungkapnya.

BACA JUGA : Universtas NUKU Bebaskan Uang Kulah bag 20 Pendaftar Pertama

Namun, pernyataan kepala inspektorat Malut itu, masih diragukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Maluku Utara, sebab selain tata pengelolaan pemerintahan yang amburadul. Pemprov Malut dinilai sangat buruk dalam penataan pengelolaan keuangan daerah, yang mengakibatkan defisit dan hutang berkepanjnagan.

Menurut anggota DPRD Provinisi Malut, Sahril Tahir, jika pengelolaan pemerintahan dan penataan keuangan daerahnya bagus, tidak mungkin Pemprov Malut mengalami defisit dan hutang yang terlalu tinggi kepada pihak ketiga mencapai Rp 380 miliar.

“Pengelolaan uang semacam ini dan kita mendapat WTP itu harusnya kita malu karena semua orang tahu akan hutang yang banyak itu,”ujarnya.

Sahril menuding, opini WTP yang akan diperoleh Pemprov sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Inspektorat merupakan tindakan tidak masuk akal karena faktanya tidak demikian. “Saya ibaratkan kita ini tidak lulus tetapi dapat izasah nah inikan izasahnya wajib dipertanyakan,”pungkasnya.

 

(blm)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA