SOFIFI, ASPIRASIMALUT.COM-Sejak tahun 2009 lalu, konflik pertambangan di Maluku Utara sudah marak hingga memasuki tahun 2017 ini. Siapa menduga, konflik pertambangan ini justeru dipicu ego sektoral pemerintah yang memaksakan kehendak kepada masyakata. Penilaian ini disampaikan anggoat Komisi VII DPR-RI, Firmansyah Mardonoes saat ditemui di Garand Dafam Ternate, Senin (15/5) pagi.

“Ini ada ego sektortal dimana masyarakat tidak diajak untuk berkompromi dalam melakukan sesuatu prospek kedepan, Pemerintah daerah harusnya lebih intens menyampaikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak salah menduga apa yang harus dilakulan dan apa yang mereka dapatkan dari pembangunan yang dibuat oleh perusahan tambang,” katanya.

BACA JUGA BERITA TERKAIT : Masih Gelap, Komisi VII DPR RI Desak PLN Terangi Malut

Firmansyah menyebutkan, pemerintah daerah harus terbuka dengan masyarakat sehingga apa yang didapatkan masyarakat dengan adanya pertambangan tersebut. “Keterbukaan yang diinginkan masyarakat sehingga tidak ada penghalangan atau penjagalan pembangunan untuk daerah itu sendiri,” ujarnya.

Menurutnya,  “dengan cairnya ego sektortal saya rasa masyarakat akan mampu menerima apa yang telah dirancang atau dibuat atau dipikirkan oleh pemerintah daerah untuk membangun masyarakat itu sendiri,” pungkasnya. (blm)