Benarkah? Utang 40 Miliar Seret Ketua DPRD Habar

Benarkah, sepeninggalan mantan bupati Halmahera Barat (Halbar), Namto Hui Roba menyisahkan hutang Pemerintah Daerah (Pamda) Halbar Rp 40 Miliar yang juga menyeret ketua DPRD Halbar dan unsur pmipinan lainnya?

JAILOLO, ASPIRASIMALUT.COM- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kabupaten Halmahera Barat (Halbar),  priode 2009-2014 Yulinche D Baura, terseret dalam kasus pinjaman hutang Pemerintah daerah (Pemda) kepada pihak ketiga dalam Anggara Pendapatan dan Belanja (APBD) tahun 2013 sebesar 40 miliar. Bahkan, dikabarkan ketua DPRD dua periode ini akan diproses hukum bersama mantan wakil ketua I dan wakil ketua II periose 2009-2014 Jems Uang, dan Samad H Moid.

Ketiga unsur pimpinan ini menyetujui pinjaman Pemda Halbar dibawah kepemimpinan Namto Hui Roba sebesar Rp 40 miliar dari Bank  BPD Maluku, padahal, pinjaman ini tidak mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), sehingga itu, akan diproses hukum.

SARAN SALURAN BIRITA : DPRD Bersama Warga Gosale Tolak Pembangunan TPA

Atas pinjaman ini, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2017 yang diusulkan bupati Danny Missy dan Wakil Bupati, Ahmad Zakir Mando. Sebab, meski pada pembahasan anggaran tahun 2017, bupati yang juga seorang pengusaha itu, merencana menyulap pembayaran, hingga tahun 2017, utang Pemda Halbar bukan berkurang, tapi meningkat menjadi Rp 80 miliar.

Sehingga itu, Akademisi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Maluku Utara (UMMU) Hendra Kasim, SH., MH kepada Aspirasi MAlut, Senin (15/5/2017). mèngatakan bahwa ketua DPRD Halbar saat ini, Yulinche D Baura dan dua mantan unsure pimpinan lainnya pantas bertanggungjawab penuh atas pinjaman uang  itu, karena, isyarat hukum pinjaman uang diatas 10 miliar harus mendapatkan persetujuan dari Mendagri.

Dengan itu, kata Dia, persoalan itu telah masuk dalam ranah pelanggaran hukum karena DPRD secara sengaja mengesankan pengajuan pinjaman dari Pemda tanpa menghiraukan larangan aturan.

“Pada prinsipnya semua pelanggaran hukum harus di tindak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan karena jauh lebih penting dari problem hukum dalam kasus ini adalah manajemen pengelolaan pemerintah daerah,”tukasnya.

Lanjutnya, pemerintah daerah yang berhutang itu menunjukkam ketidak siapan pemerintah dalam mengelola daerah. “Jika hutang Pemda semakin meningkat, maka disarankan Halbar melebur saja di kabupaten/Kota yang lain, karena hak demikian bukti pelanggaran ketidaksiapan daerah mengurus diri sendiri,”tegasnya. (ms)

spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA