JAILOLO, ASPIRASIMALUT.COM-Perang antar fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Halmahera Barat (Halbar) sudah semakin memanas. Hal ini picu dengan statement yang dilontarkan juru bicara DPC Partai PKB yang juga anggota DPRD Halbar Riswan Hi. Kadam dalam konferensi Pers, Senin (08/05/2017).
Dimana, Riswan menyebutkan, bahwa tudingan fraksi Demokrat soal rencanan bupati Halbar Danny Missy mencairkan anggaran pembangunan Bandara Kuripasai secara diam-diam merupakan fitnah dan opini liar di media. Sehingga itu, fraksi Demokrat menggelar konferensi pers di kantor DPRD Halbar Selasa, (09/05) siang tadi.
Menurut wakil ketua fraksi partai Demokrat Kamaludin Kaidati penolakan pembangunan Bandara Kuripasai bukan saja Fraksi Demokrat, namun hal yang sama juga dilakukan seluruh komisi dan fraksi bahkan Banggar DPRD Halbar pun ikut menolak.
Disebutkan, penolakan itu dilakukan lantaran syarat-syarat untuk pembanguan Bandara Kuripasai belum dipenuhi oleh Pemda dan status tanah tanah yang belum jelas karena hanya pinjam pakai oleh AURI. “Riswan itu tidak tahu menahu perkembangan Bandara Kuripasai karena ketika Komisi I dan III berkonsultasi di Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Indonesia, Riswan tidak hadir, makannya jangan bicara sembarangan dan mau menjadi pahlawan di siang bolonh,”tegas Kamaluddin.
Lanjut Dia, mestinya Pemda memenuhi syarat-syarat pembangunan Bandara seperti yang diamantakan dalam PP Nomor 3 tahun 2001 tentang Kenyamanan Penerbangan, PP Nomor 70 tahun 2001 dan Kepmen Tahun 2001. “Ini terkesan ada kepentingan terselubung. Alangkah baiknya bupati Danny tuntaskan program prioritas selama 5 tahun yaitu Pertanian, Pariwisata dan perikanan. Program laut dan darat juga tidak selesai, kenapa mau tambah udara lagi cibirnya.
BACA BERITA TERKAIT : DPC PKB Halbar Sebut Fraksi Demokrat Penebar Fotnah
Sementara itu, ketua fraksi Demokrat Yan Frangki Luang menuturkan, pernyatan yang disampaikan politisi PKB sangat tidak rasional sebagai seorang perwakilan rakyat untuk mengontrol lebijakan Pemda yang itu bertentangan dengan kepentingan masyarakat dan tidak menebar kebencian dan beropini.
“Apa yang disampikan Riswan itu hanya opini pencitraan di bupati. Yang jelas fraksi Demokrat berkomitmen menolak pembangunan Bandara Kuripasai, bahkan dalam rapat Banggar itu juga semua melakukan penolakan pembangunan Bandara kuripasai,”tukasnya.
Secara terpisah, ketua Komisi III DPRD Halbar dan juga ketua fraksi PDI-P Sofyan Kasim menjelaskan mengenai penolakan pembangunan Bandara Kuripasai itu bukan saja fraksi Demokrat akan tetapi dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) juga ikut menolak bahkan di dalamnya ada dua aggota Partai PKB. “Kenapa waktu pembahasan tidak ngotot hari ini baru partai PKB berbicara ada apa? Riswan ini manjadi pahlawan di siangan bolong,”sindirnya menegaskan.
“Bupati Ketika penyampain pada saat Pelantikan Ketua Apdesi di Aula Kantor Bupati bebrapa bulan lalu bahwa Pembangunan Bandara Kuripasai itu ada anggaran dari kementrian sebesar 300 Miliar dan anggaran tersebut akan tiba pada bulan April 2017 ternyata ketika Komis I dan III kroscek di Kementrian anggaran sebesar itu tidak ada. Ini kan Bupati sudah melakukan pembohongan Publik terhadap masyarakat Halbar,”tambahnya mengakhiri.
(ms)
