Kapolda Malut Disinyalir Peras Pengusaha Kayu

TERNATE, ASPIRASIMALUT.COM – Lambat laun, ‘bisnis’ gelap Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara (Malut), Brigjen (Pol) Tugas Dwi Apriyanto mulai terkuak. terkuaknya ini lantaran, kepemilikan lahan dan pembangunan villa yang disinyalir milik jenderal bintang satu itu, di salah satu lokasi Pariwisata Kota Ternate Pulau tepatnya di pantai Jikomalamo menggunakan kayu hasil pemerasan.

Hal ini diakui langsung oleh salah satu Asosiasi Pengusaha Kayu Hasil Olahan Malut kepada wartawan, Rabu (3/4) sore tadi. Dia menyebutkan, pembangunan Villa milik Kapolda Malut itu, dibangun menggunakan kayu milik pengusaha kayu olahan yang ada di Malut. sehingga itu, mereka telah dirugikan dengan instruksi Kapolda melalui Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Malut untuk menyarahkan kayu secara gratis dengan ukuran yang bervariatif baik 3 cm dan 5×10 sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan Kapolda.

“Kami dapat perintah dari Dinas itu secara keseluruhan yang ada di Malut, baik itu pelaku penebangan maupun penampung kayu, dan ini diambil secara gratis bahkan ini baru tahap pertama yang terhitug dari April hingga Juni 2017 dengan rens waktu selama 3 kali dengan kewajiban stor sebanyak 450 kubik kayu,”ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya ini.

Dikatakan, selain keterlibatan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Malut Syukur Lila, pemerasan ini juga turut dibekengi, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadikbut) Malut, Imran Yakub. Sebab, kayu yang dikirim dari Halmahera menggunakan kapal verri itu disalah satu somel milik SMK 2 Ternate untuk di bersihkan.

“Di STM itu atas perintah Kadikbut dia juga menginterfensi peralatan sekolah untuk melakukan pembersihan kayu itu, secara gratis dan jika tidak di penuhi maka sangsinya dimutasikan,”terangnya.

Dietagaskan, Asosiasi pengusaha kayu hasil olahan sendiri sudah berupaya untuk memberikan saran, agar kayu tersebut dibeli dengan cara dilegalkan dengan menggunakan dokumen bukan berarti harus diperas dengan cara seperti ini.

“Kami dirugikan sangat besar, karena baik pengolah maupun penampung itu masing-masing itu dibebankan kurang lebih 10 kubik kayu, dan itu baik di Haltim, Halbar, Halteng, Halsel, Halut, Kepsul dan ini semua di bebankan,”tegasnya.

Sementara itu, akademisi fakultas hukum Ukhair Ternate, Abdul Kadir Bubu saat dikonfirmasi menegaskan, tindakan Kapolda Malut untuk melakukan pemersan terhadap pengusaha kayu dan mestinya tidak melakukan, sebab ini merupakan hal yang jelas-jelas melanggar hukum. “Kalau memang terbukti kayu yang diduga di peras dari pengusaha kayu oleh Kapolda untuk pembangunan vila di Jikomalamo maka sangat disayangkan sebab pembangunan tempat wisata itu tidak memiliki ijin dan akan berdampak pada lingkungan sekitar,”tegas Dade sapaan akrabnya.

Dikatakan, Kapolda merupakan pejabat Negara untuk melaksanakan perintah undang0ungdan untuk mengakan hukum, dan kalau seorang pejabat sudah melakukan hal seperti ini, itu sangat melanggar hukum dan bukan lagi menjadi harapan bagi penegakan supermasi hukum di malut.

Sehingga itu, kata Dia, persoalan tersebut Kapolri harus melakuykan evaluasi terhadap Kapolda, karena dia merupakan pemegang kekuasaan tertinggi Polri yang berada di daerah Malut. “Ini merupakan perbuatan yang tidak hanya menghambat proses penegakan hukum di daerah, tapi juga membuat buruk citra Kepolisian karena saat ini Polri sedang melakukan perbaikan nama baik dimata masyarakat,”tukasnya.

Permasalahan yang paling pokok lanjut Dade, yakni dugaan keterlibatan pejabat daerah dan yakni Dinas Kehutanan dan Dikjar Malut maka ini merupakan satu kejahatan yang lengkap kalau andaikan ini terjadi. “Gubernur harus melakukan evaluasi kepada dinas terkait yakni Dinas Kehutanan dan Dikbud, sebab Dikbut juga telah memanfaatkan fasilitas sekolah untuk menampung hasil-hasil kayu yang diambil secara illegal itu. Apa yang bisa diharapakan dengan pendidikan kita jika seorang Kadis telah menyimpan kayu hasil rampasan di sekolah,”tegasnya.

Terpisah Kapolda Malut yang diwakili Dit Reskrimum Polda Malut Kombes Pol Dian Hariyanto membantah adanya permasalahan itu. “Itu tidak benar, itu hanya isu yang mungkin di maikan oleh orang-orang yang tidak suka sama pimpinan saya,” singkatnya mengakhiri. (blm)

spot_imgspot_img
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

ADVERTORIAL

ASPIRASI NEWS

ASPIRASI TERNATE

POLMAS

NASIONAL

DUNIA